Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) meminta para pegawainya menyusun rencana pendampingan pegawai honorer. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Airlangga Hartarto) mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan kajian untuk mengurangi beban tenaga honorer akibat pandemi Covid-19.

Nanti, rencananya akan menyasar seluruh tenaga honorer di Indonesia .

Baca: Airlangga Ungkap Sesuatu yang Disebut Anies oleh Chokovi di Istana Apa Yang Dibicarakan?

Baca: Panitia Kedua DPR tetap melaksanakan ketetapan pengangkatan tenaga honorer— “Presiden minta kajian lebih mendalam tentang tenaga honorer. Pemerintah akan melakukan penelitian untuk memastikan agar tenaga honorer menerima Bantuan, karena tenaga honorer yang diterima dari data kepegawaian BPJS sedikit, ”kata Airlangga dalam siaran pers usai rapat terbatas, Senin (14/9/2020). -Saat ini, bantuan yang diberikan kepada tenaga honorer telah melewati program subsidi upah untuk 15,7 juta pekerja.

Berkat rencana ini, para pekerja menerima bantuan 600.000 rupiah dalam waktu empat bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima adalah Rp 2,4 juta. Namun, dari 15,7 juta tersebut, sebanyak 13 juta merupakan pekerja swasta, dan hanya 2,7 juta PNS honorer. -Oleh karena itu, ini akan dibagikan kepada semua staf honorer. Itu akan disiapkan. Prosedur dan detailnya, ”jelas Airlangga. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/8/2020), Ida menyatakan bahwa selama menjadi PNS, selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan memang ia diperintahkan untuk membantu. Salah satu penerima manfaat program tersebut. Misalnya pegawai swasta, pegawai honorer yang mendapat bantuan adalah mereka yang gaji di bawah Rp5 juta.

Ngomong-ngomong, Irvansyah Utoh, Wakil Direktur Humas dan Antar BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Banja mengatakan, berlaku bagi pegawai honorer non-ASN yang telah aktif terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk pegawai honorer non-ASN, selama berstatus sebagai peserta aktif per 30 Juni 2020 dan melapor serta mendaftar Gajinya kurang dari Rp 5 juta. Kata Utoh saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/8/2020).

Artikel itu dimuat di Kompas.com dengan judul “Jokowi Minta Godok Memungut Biaya Program Bantuan Khusus Tingkat”