Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah menyatakan penetapan upah minimum tahun 2021 akan selalu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Begitu pula dengan perekonomian Indonesia. — Melihat situasi ini, ia juga berpendapat bahwa upah minimum untuk tahun mendatang tidak dapat ditentukan secara normal. Sesuai PP 78/2019, Penilaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) harus dilakukan pada tahun 2021.

“Karena pandemi Covid-19, urine kami negatif, saya kira tidak mungkin. Biasanya kami tentukan sesuai peraturan atau undang-undang pemerintah,” berita Ida, Rabu (7/10). Dijelaskan pada konferensi pers. Ia juga mengatakan rekomendasi gaji nasional untuk UMP tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Menurut dia, usulan tersebut akan menjadi dasar penetapan upah minimum tahun depan.

“Karena kami memaksanya untuk menjelaskan kepada Ida bahwa mengikuti PP 78 atau mengikuti undang-undang baru ini pasti akan banyak perusahaan yang tidak mampu membayar UMP”, seperti yang ditulis Kontan di artikel “Menaker: Komisi Pengupahan merekomendasikan UMP en 2021 : Sama seperti 2020 “.

Terus dengarkan komentar dari Komisi Pengupahan Nasional. UMP 2021 bekerjasama dengan pengusaha dan serikat pekerja

Menteri Pekerjaan Utama menyatakan bahwa penetapan formula penghitungan UMP 2021 tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP).