Reporter Tribunnews.com melaporkan Reynas Abdila-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 68 Tahun 2020, yang mengatur tentang ketentuan impor alas kaki, produk elektronik, dan sepeda roda dua.

Tujuan Peraturan Menteri Perdagangan yang mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020 adalah untuk mengekang impor barang konsumsi ke Indonesia.

“Dari Mei hingga Juni 2020, barang konsumsi berupa kaleng, makanan dan minuman, sepatu, produk elektronik, dll meningkat 50,64%. Bahkan ada beberapa produk yang nilai pertumbuhannya melebihi 70%”, Menteri Perdagangan. Agus Suparmanto (Agus Suparmanto) berkata. Pernyataan pada hari Minggu (30 Agustus 2020). -19

“Untuk itu, Kementerian Perdagangan harus mengawasi impor komoditas tersebut”, a-lanjutnya.

Dalam peraturan Kementerian Perdagangan terdapat tiga jenis kelompok komoditas, dan jumlah komoditas tarif / tarif tinggi dalam tata niaga dapat mencapai hingga 11 HS.

Untuk alas kaki yang ditentukan oleh Menteri, ada besaran tarif sepatu karet / HS 6404.11. 10, 6404.11.20, 6404.11.90, 6404.19.00 dan 6404.20.00.- — Pada saat yang sama, produk elektronik yang dikendalikan adalah mesin AC dengan pos tarif / HS 8415.10.10 dan 8415.10.90. – Baca: Pembelian Produk Lokal Secara Online, Harga Terjangkau dan Keunggulan Kualitas Kompetitif Impor-Kemudian Untuk Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga yang diatur Tarif Barang / HS 8712.00.10, 871 2.00.20, 8712.00.30 dan 8712.00.90 .

Saat ini, alas kaki dan produk elektronik diatur oleh Permendag 87/2015 dan Permendag 28/2020 Regar.Menurut peraturan impor produk tertentu yang hanya memerlukan pelaporan, Inspektur (LS) dan Mekanisme pemeriksaan dokumen impor dilakukan setelah melewati daerah pabean (di belakang perbatasan).

Untuk produk sepeda listrik, sistem perdagangan impornya belum pernah diawasi sebelumnya.

“Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020, peserta harus mendapatkan izin impor (PI) dan LS untuk memenuhi persyaratan impor produk tersebut. Mendag juga menambahkan bahwa mekanisme pengendalian juga telah berubah dan perubahan tersebut Semula diimplementasikan di luar daerah pabean (pos perbatasan), sekarang diimplementasikan di kawasan pabean (perbatasan). “

Menteri Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi menambahkan, Permendag juga meminta Importir menyampaikan laporan pelaksanaan impornya.

“Baik laporan dibuat setiap bulan atau tidak, bisa dilakukan secara elektronik paling lambat tanggal 15. Didi menjelaskan:” Bisa diakses melalui http://inatrade.kemendag.go.id bulan depan “.