Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pembahasan Undang-Undang Cipta Karya (RUU), khususnya pembahasan pengaturan klaster usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapat apresiasi dari semua pihak. , Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Baca: Bencana Covid-19, Setengah Penerima Ultra Mikro Terima Pinjaman Rp 2,5 Juta

TGB memperkirakan pembahasan soal penciptaan lapangan kerja DPR merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan Pertahankan pertumbuhan ekonomi sambil berinvestasi.

“Untuk bagian promosi UMKM, saya sudah melihat penjelasan yang jelas yaitu mudah diawasi. Makanya, UMKM itu mudah untuk memulai atau memulai. Perusahaan,” kata TGB, Selasa (23/6/2020).

TGB mencontohkan yang perlu diperhatikan dalam fasilitasi UMKM, yaitu mendapatkan permodalan.

Menurutnya, UMKM adalah kunci untuk mendorong pembangunan. Karena menurutnya selama ini masih banyak persyaratan yang membuat UMKM kesulitan memperoleh pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

“Akses permodalan itu krusial, karena selama ini mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) UMKM (termasuk pengaduan NTB) menyatakan,“ Misalnya soal lembaga keuangan, perbankan, masih ada beberapa Sulit untuk menyelesaikannya. ”Dikatakannya, masih banyak lembaga keuangan terutama bank yang sangat berhati-hati terhadap usaha kecil dan mikro. Misalnya dalam hal penjaminan pinjaman seperti yang kita ketahui bersama, hanya ada satu jenis usaha kecil dan mikro. Aset, yaitu, kata dia: “Jika ada jaminan, seperti sertifikat tanah atau jaminan lainnya, akan membebani berbagai kalangan. Untuk mengatasi masalah ini, TGB mendorong sinkronisasi antara “Job Creation Act” dengan undang-undang yang ada, salah satunya adalah “Banking Act” yang mengatur permodalan usaha kecil dan menengah. Akses. Pandemi berjalan dengan baik – TGB menyatakan bahwa selama undang-undang perbankan sektoral tidak sesuai dengan RUU penciptaan lapangan kerja, lembaga keuangan atau bank akan terlalu berhati-hati, yang akan menghambat fasilitasi permodalan UMKM.

” Tampaknya ini adalah masalah klasik yang perlu diselesaikan melalui RUU penciptaan lapangan kerja. Sinkronisasi antara Job Creation Act dan undang-undang terkait (terutama undang-undang perbankan) diperlukan. Ya, RUU itu dirumuskan sebagai bagian dari undang-undang final, “undang-undang final bisa dicocokkan sehingga semua orang bisa berjalan secara bersamaan,” kata TGB.