Laporan Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta Tribunnews.com-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah melakukan peninjauan pertama terhadap perusahaan yang diduga melanggar pembayaran THR 2020 (tunjangan Hari Raya). Pelanggaran termasuk tidak membayar THR, belum menyetujui THR, gagal membayar THR, dan tidak membayar THR.

“Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat untuk menindaklanjuti pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan sebagai bagian dari penegakan hukum,” kata Menteri Tenaga Kerja Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Berdasarkan data yang diberikan oleh THR Complaint Station Kementerian Ketenagakerjaan, menurut catatan, dari 11 Mei 2020 hingga 25 Mei, tidak kurang dari 336 perusahaan telah mengajukan pengaduan kepada 453 pekerja / pekerja.

Baca: dan Seperti halnya Guessing Games, kebijakan Djokovy tentang Corona juga dianggap tidak jelas-kabarnya diyakini karena melanggar pembayaran THR.

Untuk detail keluhan pembayaran THR 453, silakan lihat 146 pengaduan dibayarkan karena pembayaran THR, 3 pengaduan tidak diterima, 78 pengaduan karena keterlambatan pembayaran THR, dan 226 pengaduan karena THR tidak terbayar.

Baca: Tak Cuma di Bandara, Penumpang KA Jarak Jauh ke Jakarta Wajib Punya SIKM – “Karena itu, Pengawas Ketenagakerjaan yang turun ke TKP akan memastikan kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran THR. Jika belum dibayar Pengeluaran untuk perusahaan yang masuk kategori THR, atau karena belum ada pembahasan pembayaran THR dan sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang THR, lanjutnya.Minta jangka waktu, jangan ke Jakarta dulu soal bayar THR Menteri Ada mencontohkan, ada sanksi tertulis dan sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha. Menteri Ada mengatakan, kontraktor yang telat menyerahkan THR keagamaan kepada pekerja akan dikenai denda 5%. Mengatakan: ‚ÄúDenda tersebut digunakan untuk mengatur kesejahteraan pekerja / pekerja dan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR religius pekerja / pekerja. “