Wartawan Tribunnews.com Jakarta Vincentius Jyestha lapor-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Kabinet bahwa tingkat penyerapan anggaran stimulus yang digunakan untuk mengelola Covid-19 masih sangat rendah, hanya mencapai 19% per tahun. 22 Juli 2020. -IX Anggota Pansus DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menilai tidak masuk akal jika pemerintah memiliki anggaran stimulus untuk mengelola Covid -19. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 untuk mempercepat belanja negara terkait pandemi Covid-19 dan pengelolaan Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)? Netty mengatakan akan menghubungi Tribunnews.com pada Rabu (28/7/2020).

Sebenarnya, Netty mengungkapkan, dalam peraturan khusus yang mengatur program PEN, Menteri Keuangan (Menkeu) sudah berwenang memindahkan rincian belanja negara dan dana anggaran.

Baca: Tingkat Serapan Anggaran Stimulus Covid-19 Cuma 19%, dan Chokovi Pukul Lagi Menteri Kabinet

“Jadi kalau penyerapan fiskalnya sangat lemah, itu aneh. Misalnya, sektor kesehatan hanya menyumbang 7% dari 19% anggaran kesehatan, bahkan untuk insentif bagi petugas kesehatan, santunan bagi tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat, pembayaran klaim rawat inap, penyediaan alat pelindung diri, obat-obatan dan vaksin, masalah laboratorium, ventilator Dan infrastruktur pelayanan kesehatan lainnya harus segera diselesaikan, “ujarnya: Daya serap anggaran Covid-19 lemah, PKS Sentil Jokowi: Presiden harus lihat akar masalahnya -pemerintah harus tahu bahwa pengalokasian anggaran adalah solusi dari masalah tersebut. Sarana adalah masalah nyata, bukan hanya angka yang diatur secara teknis. Agar kebijakan politik dan fiskal terserap sepenuhnya, maka kebijakan tersebut akan diikuti.

Politisi PKS mengenang bahwa orang yang sakit dan terkena dampak tidak sabar menunggu. Menurut dia, masyarakat juga mengetahui bahwa besarnya anggaran untuk Covid-19 berasal dari utang yang menjadi beban negara.

ā€œJadi, jika pemerintah dianggap gagap dan tidak mengerti, tolong jangan salahkan rakyat. Bagaimana cara menangani pandemi ini.ā€ Penilaian Presiden Jokovy dan kemarahannya kepada para menteri atas pencapaian anggaran menunjukkan kepada pemerintah Seberapa buruk mekanisme komunikasi dan koordinasi internal. Jika ini benar, dia menyayangkan masyarakat menjadi korban.