Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran kredit yang diatur dalam Peraturan OJK 11 / POJK.03 / 2020.

Namun, pelonggaran kredit lebih spesifik dan hanya berlaku untuk orang yang terinfeksi secara aktif atau pasien dengan virus corona atau virus Covid-19.

Baca: Pemeriksaan Kementerian Transportasi Jakarta di gedung terminal telah ditunda, dan pemerintah provinsi tidak diizinkan untuk melarang bus AKAP berjalan dari pusat

Fadjroel, juru bicara Presiden Joko Widodo Rachman mengkonfirmasi ini. Karena itu, “Fadjroel mengatakan bahwa relaksasi atau relaksasi kredit tidak berarti bahwa semua usaha mikro, kecil dan menengah akan mendapat manfaat dari bantuan tersebut,” katanya.

Fadjroel menambahkan bahwa debitur baru akan bersantai melalui tiga proses. -Pertama, debitur harus mengatur ulang perintah, bukan online. Bank akan melakukan peninjauan. Penentuan langsung atau tidak langsung dari nilai debitur yang terkena dampak atau tidak dialokasikan didasarkan pada dana historis dan kondisi saat ini lainnya.

Setelah itu, bank membuat keputusan. Salah satu dari berbagai rencana pelonggaran adalah dalam prosedur bank untuk menentukan hasil kinerja keuangan debitur atau menilai prospek bisnis dan kemampuan pembayaran debitur yang terkena dampak Covid-19, “kata Fadjroel., Perdagangan, Pemrosesan, Pertanian dan Pertambangan Industri .

Baca: PT KAI mencapai 264.719 calon penumpang membatalkan tiket kereta