Laporan wartawan Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, hingga 2 Agustus, penyerapan keuangan belanja infrastruktur mencapai 44,15% atau 1 dari total pagu 33,9. Triliun rupee. Jumlah total untuk tahun anggaran 2020 adalah Rp75,6 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Departemen PUPR telah meredistribusi rencana dan anggaran tahun 2020 serta memfokuskan kembali kegiatan untuk mendukung percepatan pengelolaan Covid-19. Dukung Ketahanan Pangan, PUPR Bangun Lima Bendungan Baru-Baca: KPK Berikan Informasi Arus Suap Proyek Satuan PUPR Elit PKB-Jumlah awal DIPA Dinas PUPR Tahun 2020 berjumlah 120,2 Trilyun Rupiah dan disalurkan kembali Target anggaran Rp 44,58 triliun, jadi batas atas akhir bagian UPPP sekitar Rp 75,63 miliar. Uang tunai kerja (PKT / uang kerja).

“Pada tahun anggaran 2020, APBN adalah alat, dan sekarang sangat diharapkan dapat memanfaatkan pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu, alasannya adalah harus bertanggung jawab Dari departemen belanja negara, Kementerian PUPR harus bisa memberikan kontribusi bagi kebangkitan perekonomian nasional dengan mengakselerasi pencapaian material dan finansial, ”kata Basuki.

Dinas PUPR juga telah melakukan perubahan infrastruktur untuk proyek atau kegiatan rutin yang akan dilaksanakan secara padat karya Alokasi anggaran sebesar Rp 654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang, atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi . Kegiatan intensifnya adalah menjaga daya beli masyarakat pedesaan, menyalurkan dana pembangunan ke desa-desa dan mengurangi pengangguran.

“Selain mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kemampuan membeli masyarakat, e CCP juga bertujuan mengalokasikan dana ke desa atau daerah terpencil dan mengurangi rasa hormat. Menteri Basuki mengatakan:“ Model implementasi PKT juga harus memperhatikan aspek fisik dan sosial. Perjanjian alienasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. “