Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pengawas Persaingan Dagang (KPPU) berencana mencari informasi dari regulator setelah harga bahan bakar minyak (BBM) belum disesuaikan, meski harga minyak dunia turun tajam. Komisioner KPPU Guntur Saragih menyatakan, pihaknya berencana mencari informasi penyesuaian harga BBM dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tentunya kami akan meminta kepada Kementerian ESDM untuk memberikan informasi, kami masih mencarinya,” kata Guntur kepada Kontan.co.id, Senin (27/4) .- Bacaan: di Jambi Penguasaan PKL semrawut, dan ada yang mengancam PKL dengan parang

baca: buka lightup.id untuk dapat diskon listrik 900 dan 1300 VA, silakan lihat syaratnya!

lanjut Guntur, di Selama pandemi corona, KPPU fokus pada dugaan pelanggaran persaingan komersial di berbagai sektor, termasuk harga BBM. Sebelumnya, berbagai persoalan seputar penurunan harga BBM dengan rendahnya harga BBM global sudah bermunculan.

Pekan lalu, No. Anggota Komite Ketujuh DPR mempertanyakan mengapa harga BBM belum disesuaikan meski nilai tukar rupee naik dan turunnya harga minyak mentah. Perbaikan.Salah satu pertanyaan datang dari anggota Panitia Ketujuh dari Fraksi Suttono dari Partai Demokrat, bertanya kepada Pertamina General Manager Nicke Widyawati dengan gamblang menjelaskan alasan harga tidak bisa diturunkan .— “Terkait harga BBM, Pertamina menggelar konferensi pers dan secara terbuka menjelaskan alasan tidak menurunkan harga BBM,” kata Satono, Selasa (21/4). ). Kementerian ESDM dan Plt Dirjen Migas ESDM Ego Syahrial tak menjawab pertanyaan Kontan.

Dalam berkas Kontan.co.id, Rudi Rubiandini dari praktisi migas sekaligus mantan direktur SKK Migas menilai Harga BBM turun, namun kunjungan tidak dilakukan sesuai ketentuan pemerintah. Kontan.co.id menghubungi Rudi yang menjelaskan hal tersebut dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 62K / MEM / 2020 Ketentuan dibuat dengan menyertakan rumus harga dasar dalam penghitungan harga. Eceran bensin dan solar jenis bahan bakar biasa yang didistribusikan melalui bengkel umum dan / atau bengkel nelayan.

Menurut aturan ini, harus ditentukan dua bulan sebelumnya untuk mencantumkan Parameternya antara lain harga minyak dan nilai tukar dolar AS. Rudy menjelaskan: “Sebagai perbandingan, pada peraturan menteri 2014 dan 2018, parameternya ditentukan satu bulan lalu. “

Berita ini disiarkan di Kantan dengan tajuk utama: Harga bahan bakar belum turun, rencana KPPU membutuhkan informasi ESDM