Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memvonis PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) (Laporan 1) dan PT Teknologi Penggawai Indonesia (TPI) (Laporan 2) karena melakukan diskriminasi terhadap mitra pengemudi. — -Dinni Melanie, Ketua Panitia, saat membacakan putusan, Kamis (2/7/2020), mengatakan: “Diumumkan bahwa laporan pertama dan kedua terbukti secara sah dan meyakinkan. Pelanggaran Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999. “- Kita tahu bahwa Pasal 14 menyatakan:“ Pelaku niaga dilarang membuat perjanjian dengan pelaku niaga lain untuk mengontrol produksi produk dan / atau jasa tertentu. Produksi produk tertentu termasuk, yang setiap rangkaian produksinya merupakan hasil konversi langsung atau tidak langsung atau konversi lanjutan, dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan / atau merugikan masyarakat. Selain itu, KPPU dalam putusannya menyatakan bahwa Grab dan TPI juga melanggar Pasal 19 huruf d, karena menerapkan praktik diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu. — Atas pelanggaran pasal 14, Grab didenda 7,5 miliar rupiah dan TPI 4 miliar rupiah. Kemudian, karena melanggar Pasal 19 ayat d, Grab dikenakan denda Rp 22 miliar dan denda TPI Rp 15 miliar.

Artinya total denda yang dikenakan kepada Grab Indonesia adalah 29,5 miliar rupee. Sementara itu, TPI menjatuhkan denda total Rp 190 miliar.

Mulai

Kasingnya sendiri dimulai pada 2019. Beberapa orang mengklaim bahwa sistem tersebut dibuat oleh Grab untuk kepentingan kelompok mitra tertentu (yaitu TPI). -PT TPI adalah perusahaan niaga yang menyediakan jasa angkutan persewaan khusus. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT TPI bekerja sama dengan pengemudi sebagai pihak independen untuk mengoperasikan kendaraan roda empat yang disewa dari PT TPI.