JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2016 (tentang Tapera), tabungan perumahan rakyat atau beroperasinya Tapera harus menjadi solusi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tapera adalah sistem dana reguler untuk pembiayaan perumahan melalui penggalangan dana jangka panjang. Pada 20 Mei, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

Peraturan ini merupakan payung hukum bagi pelaksanaan penarikan. Disediakan oleh BP Tapera dalam waktu dekat.

Dalam PP, BP Tapera akan menghimpun dan mengurus PNS, TNI dan Polri, pekerja perusahaan BUMN dan BUMD, serta dana perumahan swasta. perusahaan.

“Besarnya simpanan ditetapkan 3% (tiga persen) dari gaji atau upah pekerja peserta dan peserta mandiri”, kita baca Pasal 15 PP yang dikutip, Selasa (2/6/2020). ). Untuk kontribusi Tapera 3%, pemberi kerja membayar maksimal 0,5%, dan sisanya 2,5% dibayar oleh pekerja (gaji dipotong dari kontribusi Tapera). Khusus untuk peserta mandiri, iuran keanggotaan dibayar sendiri.

Pada tahap awal, target peserta Tapera adalah PNS, kemudian TNI dan Polri. Kemudian, Tapera seharusnya menarik 6,7 juta peserta dari ASN, TNI / Polri, BUMN dan BUMD. -Sebagai informasi, BP Tapera sendiri merupakan hasil merger dari Badan Pertimbangan Perumahan dan Tabungan Pegawai Negeri (Bapertarum-PNS). Sebagai modal awal, pemerintah menyuntikkan Rp 2,5 triliun ke BP Tapera.

Sebelum menjadi BP Taperam, Bapertarum-PNS memiliki kurang lebih 6,7 juta peserta, PNS aktif dan pensiunan, serta dana kelolaan Rp. 12 triliun