Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Keputusan pemerintah provinsi yang melarang pelaksanaan Upacara Idul Fitri 2020 membuat jengkel operator bus antarkota antarprovinsi. Kurnia Lesani Adnan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Muda Tunggangan Indonesia (IPOMI), mengatakan sikap pemerintah masih belum jelas. Itu mulai kabur. Kata Sani yang akrab itu saat dikonfirmasi melalui forum, Selasa (21/4/2020). -Sani mengatakan bahwa pemerintah tidak bijaksana, dan seringkali tidak dapat diukur ketika merumuskan kebijakan utama tentang aturan pengembalian. – “Ini pertanyaan bagaimana mereka melakukannya. Untuk mengawasi, banyak kendaraan transportasi yang tidak melayani terminal. Bisakah mereka (pemerintah) melakukannya? Katanya.

Belum lagi fakta bahwa ada jutaan pekerja Sani mengatakan, saat ini setidaknya ada sekitar 1,3 juta pekerja transportasi darat yang prihatin dengan pemberitaan larangan kembali ke Lebanon pada tahun 2020. Sekarang secara bertahap diturunkan menjadi 10% dari kapasitas penuhnya, artinya hanya tersisa 130.000 pekerja transportasi. . Dia menjelaskan. “- Dia menjelaskan. -Sejak Februari 2020, situasi bus wisata yang macet armadanya semakin memburuk. -Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang masyarakat naik bus pulang. Idul Fitri. 1441 Hijriah .

Baca: Pengunduran diri Belva Devara selaku Pimpinan Pengurus

Pimpinan menyampaikan pesan ini dalam rapat terbatas sebelum “pulang” pada tahun 2020. “Hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa kami akan melarang semua pulang,” kata Presiden. .

Karena banyaknya orang yang kembali ke rumah selama pandemi korona, larangan itu diberlakukan. Menurut data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), meski ada panggilan pulang, 24% masyarakat tetap pulang.

Baca: Di Balik Kontroversi, Ruangguru Adalah Perusahaan Penanaman Modal dan Penanaman Modal Asing Singapura – Baca: Si Cantik Ika Dewi, Ingin Ikut Menyimak Covid-19 Secara Sukarela Tanpa Izin Orang Tua