Wartawan Tribunnews melaporkan Larasati Dyah Utami-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah melonggarkan kegiatan warga di bawah usia 45 tahun saat menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) untuk mengurangi dampak PHK. -Tapi, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) masih mengkaji daerah atau industri mana saja yang masih memiliki ruang untuk kembali beroperasi secara normal.

Aris Wahyudi, manajer umum eksekutif Binapenta dan PKK Kemnaker, dihubungi pada Senin (5/11/2020) dan mengatakan: “Prinsip ini harus diselesaikan secara selektif, bertahap dan sebagian.” – Baca: Anies Governor Pengawasan Sanksi: Kendaraan Pelanggaran aturan PSBB yang bisa ditarik sewaktu-waktu-Aris mengatakan, pihaknya mengetahui rencana pelonggaran pembatasan sosial skala besar (PSBB), namun masih belum memahami detail rencana tersebut. Partai Demokrat meminta pemerintah untuk melanjutkan kebijakan PSBB dengan hati-hati- “Jika pidato PSBB atau rencana longgar diperlukan untuk melakukan studi rinci departemen, atau” di bidang apa pun, secara bertahap dan sebagian, “katanya-Wakil Kementerian Ketenagakerjaan Dirjen Binapenta mengatakan, tentunya jika izin operasi pabrik selanjutnya diberikan, prasyarat kebersihan harus diterapkan secara tegas untuk mencegah penyebaran virus gelombang kedua.

Baca: Pakar hukum: Sudah saatnya pelanggar PSBB diberi sanksi berat -Dia berkata: “Persyaratan yang diperlukan untuk mematuhi peraturan kesehatan harus ditegakkan secara ketat untuk menghindari gelombang kedua epidemi, seperti setelah Idul Fitri. “Corona telah mengurangi dampak PHK bagi warga di bawah 45 tahun.