Reporter oleh Tribunnews.com reporter Reynas Abdila-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ario Pratomo, Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) percaya bahwa mereka yang menolak untuk membuat undang-undang komprehensif tentang hak-hak tagihan harus melihatnya secara lengkap dan jelas. -Menurut Wahyu Ario, RUU penciptaan lapangan kerja memiliki banyak dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

“Kita harus melihat dengan jelas apa dampak positifnya. Yang lebih mendapat penegasan. Kalau masih banyak orang yang berdampak positif, kebijakan ini harus ditempuh,” kata Wahyu, Rabu (11/03). 2020) Katakan setelah konfirmasi.

Wahyu mengatakan bahwa dia yakin bahwa Undang-Undang Hak Cipta akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini mandek karena ketidakpastian global.

Baca: Daftar Lengkap 16 RS Rujukan Korona di Kalimantan beserta nomor kontaknya

“Prinsipnya dorong investasi. Kalau saya baca drafnya, pemerintah mau tambah investasi, maka tujuannya Ini untuk menciptakan lapangan kerja, “kata Wahyu.

Baca: Virus korona menyebabkan penurunan segera dalam kekayaan banyak miliarder Indonesia, tidak peduli siapa itu? Wahyu menginginkan pihak-pihak yang menolak berbicara dengan pemerintah.

Tentu saja, suatu kebijakan tidak dapat menyenangkan semua partai politik, melalui dialog, harus menemukan landasan bersama bagi negara dan kepentingannya. Keberatan tersebut dapat didiskusikan karena masih berupa RUU, tentu saja harus digunakan terlebih dahulu untuk meyakinkan pemerintah bahwa tidak akan berdampak negatif pada satu atau dua kelompok sehingga dapat dimodifikasi kemudian. Wahyu berkata.

Membaca: Ketika ditanya apakah akan mengunci RI, juru bicara istana: Hanya begitu banyak …

Ketika Presiden Joko Widodo secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk menerima RUU karya hak cipta berkali-kali.

– “Kami ingin membuka diri kepada Kongres dan departemen pemerintah untuk menerima umpan balik dan mendengarkan pendapat publik. Karena itu, kita bisa melakukan penyesuaian di berbagai kementerian dan komisi ke depan, lalu melakukan penyesuaian di parlemen, “tegas Chokovi.

DPR belum membahas RUU Pemerintah Indonesia dan DPR tentang undang-undang hak cipta yang komprehensif di parlemen. Versi 74 undang-undang yang disederhanakan.