Bekasi TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Kota Bekasi meminta pemerintah pusat mengevaluasi perizinan bagi pelaku usaha untuk tetap beroperasi selama penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB). -Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Rahmat Effendi) mengatakan, pihaknya melihat masih banyak pabrik yang beroperasi di bawah kewenangan kementerian. industri. Ia menemukan regulasi yang tidak konsisten antara peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Perindustrian.

Akibatnya, pemerintah daerah sulit untuk mengutuk atau mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Peppen mengatakan: “Ya perlu (evaluasi pemerintah). Kemarin saya juga mengunjungi Satria Medan Bekasi, di mana ada puluhan perusahaan distribusi besar.” Pembatasan. Jangan sampai terjadi sinkronisasi antara keputusan Menteri Kesehatan dengan keputusan menteri lainnya, “ujarnya, Senin (27/4/2020).

Baca: Arista Group luncurkan solusi digital beli kendaraan multi brand

Menurut Pepen, masih banyak perusahaan yang beroperasi, yang berdampak pada pergerakan masyarakat. Akibatnya, PSBB tidak valid. Di Bekasi, jumlah kasus virus corona terus meningkat.

“Tentunya juga akan mempengaruhi aktivitas masyarakat hingga masih sangat tinggi, dimana sebanyak 4.000 orang, bagaimana tidak terpengaruh,” ujarnya. Pembayaran angsuran rumah-karena itu, dia meminta pemerintah daerah memberikan sanksi kepada pelanggar yang memperluas PSBB di Bekasi. Kata Peppen: “Sekarang Sanksi Tidak Ada, Cuma Himbauan.”

Baca: Kisah Sopir Tampan Ojol, Kisah Krisnawati, yang Menimbulkan Trauma bagi Pelanggan Pria. Oleh karena itu, kami membutuhkan sanksi tegas dalam hal apapun. “Jadi, Peipeng Jiang ditegaskan dengan sanksi, ia berharap masyarakat bisa mengikuti aturan PSBB guna memutus rantai gol pemutusan virus corona di Amerika Serikat sampai di Kota Bekasi ..”

Penulis: Cynthia Lowe Cynthia Lova-Artikel tersebut dimuat di Kompas.com dengan judul Walikota Bekasi, Mengadukan banyaknya perusahaan yang diberi wewenang oleh Kementerian Perindustrian untuk melakukan kegiatan usaha selama PSBB.