Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah memberikan insentif kepada industri untuk mendorong perekonomian nasional beralih dari Covid-19. Pelaku bisnis tidak dianggap paling ideal.

Direktur Biro Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, sebagai bagian dari Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 600 triliun untuk penanganan Covid-19.

Pemerintah sudah mengalokasikan Rencana insentif bisnis mengalokasikan 120,61 triliun rupee.

“Sayangnya, penerima insentif bisnis masih belum menjadi pilihan terbaik. Dari total anggaran sebesar 120,61 triliun rupiah, pendapatan insentif pajak yang diterima pelaku usaha baru sudah mencapai 6,8%,” Febrio Dalam webinar Apindo yang diselenggarakan pada Rabu (24 Juni 2020).

Baca: Keluarga Sandiaga Sebut dan UMKM Harus Jadi Prioritas Utama dalam Penyelesaian Masalah Ekonomi Gara-gara Covid-19

Baca: Sri Mulyani Bilang Jika Ini Terjadi , Perekonomian Indonesia Bisa Terancam Resesi

Baca: Ketua MPR: Ekonomi Pancasila Mungkin Arah Laporan Ekonomi Dunia-Fibrio mengakui paket stimulus fiskal masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat operasional .

Dikatakannya, penggunaan insentif oleh pelaku usaha dan pembiayaan korporasi masih jauh dari yang terbaik.

“Banyak wajib pajak yang cukup pintar untuk mendapat insentif, tapi katanya.” Menurutnya, jika implementasinya tidak ideal, otoritas harus membuka ruang untuk mengkaji kebijakan pajak preferensial.