Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) menerbitkan PMK No 71/2020 tentang prosedur penjaminan UMKM, yang merupakan bagian dari implementasi National Economic Recovery Plan (PEN) – setelah mencapai penyelesaian, Bank BRI menandatangani kontrak dengan Keuangan Indonesia Kementerian menunjuk Askrindo dan Jamkrindo sebagai perjanjian kerja sama (PKS) lembaga penjaminan untuk menjamin pemberian pinjaman modal kerja kepada UMKM yang terserang Covid-19 di Jakarta, Selasa (6/7/2020). — – “Kerja sama ini merupakan tindakan berkelanjutan yang disahkan oleh pemerintah. Kerjasama ini mempercepat pemulihan ekonomi dengan mengaktifkan kembali UMKM yang terkena pandemi sehingga debitur UMKM dapat bertahan atau melanjutkan kegiatannya. Selain itu, melalui mekanisme penjaminan ini, perusahaan juga dapat Sunarso, Chairman dan CEO Banque BRI, yang hadir dalam acara penandatanganan tersebut, mengatakan: “Saya sangat senang bisa mengalokasikan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. “Untuk penjaminan ada beberapa standar bagi UMKM. Sebagai penjaminan termasuk UMKM peserta, perseorangan, koperasi dan badan usaha, batas maksimal Rp 10 miliar dan jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun. (DHN) .

Sunarso menambahkan, dalam perjanjian penjaminan ini, Askrindo atau Jamkrindo akan menjamin selesainya pinjaman program PEN, dan pemerintah akan menanggung biaya penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada kedua lembaga penjaminan tersebut. — Sunarso menambahkan: “Bank BIS bertindak sebagai distributor Bisnis, kredit akan selalu mengikuti prinsip kehati-hatian dan mengikuti syarat dan ketentuan penjaminan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bank eksekutif dengan portofolio aset UMKM terbesar di Indonesia, BIS sangat menguntungkan bagi program penjaminan tersebut.

Langkah perusahaan dalam mengalokasikan pinjaman kepada departemen bisnis terkait, dan para peserta UMKM ini dapat memulihkan dan membangun kembali usahanya, membuktikan hal tersebut.