JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) untuk menutup kantor di luar peraturan yang masih beroperasi selama pembatasan sosial massal (PSBB).

Alasannya adalah bahwa meskipun penerapan PSBB sejak minggu lalu, pemantauan olahraga komunitas saat ini masih tinggi. -Budi Setiyadi, manajer umum transportasi darat di Kementerian Perhubungan, percaya bahwa pergerakan masyarakat disebabkan oleh operasi kantor Jakarta. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menegaskan kembali posisinya sekali lagi, yaitu, masih tidak bijaksana untuk menindak kantor di luar Pasal 33 Peraturan Gubernur Jakarta (kecuali 2020) dari DKI. .

Sobat sekali pada hari Jumat (17/4/2020). Menurutnya, aktivitas perkantoran masih tinggi. Pasalnya, pemerintah harus menggunakan angkutan umum.

Bacaan: COVID-19 dan Masalah Budaya

Bacaan: Sebelum Bekerja, Beberapa Alat Ini Harus Dimasukkan ke Tas Wanita Hamil-Oleh karena itu, Pembatasan Cara Pengangkutan Umum Tidak Dapat Dioptimalkan Secara Optimal. Ia mengatakan: “Kalau ada kegiatan hilir pasti ada pasokan. Kalau tidak ada kegiatan hilir pasti ada penumpukan.” Meski demikian, Budi membenarkan bahwa Menteri Kelautan dan Penanaman Modal dan Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan sudah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah. Hentikan pengoperasian transportasi umum. — “Saya sudah mendapat instruksi dan instruksi dari Menteri Kelautan. Penumpang bisa (dilarang), tapi untuk logistik mohon jangan merasa malu.” Ujarnya.