JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan telah memberikan pengarahan kepada Presiden Joko Widodo tentang kepentingan pemerintah dalam mengatur nilai ekonomi karbon (NEK) / penetapan harga karbon dengan kebijakan resmi. Dengan mengatur NEK, ini akan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim yang dipimpin oleh Indonesia dan masyarakat internasional. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo sepakat untuk segera menyesuaikan nilai ekonomis karbon.

Baca: Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan: “Perjanjian Gas Rumah Kaca” Indonesia dan Norwegia dipertahankan-Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% sebesar 29% pada tahun 2020 dan 2030, lalu Setelah Indonesia meratifikasi Paris Agreement / Paris, turun dari 2015 menjadi 29% dan 41% pada 2030, dan didukung oleh kerjasama internasional, termasuk instalasi REDD + (pengurangan deforestasi dan degradasi emisi) .— -Akrar tersebut telah dicatatkan sebagai kontribusi Indonesia terhadap determinasi nasional dunia (NDC). Kebijakan regulasi instrumen NEK akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencapai tujuan NDC Indonesia dan mendukung pembangunan rendah karbon. – “Di Latas, saya laporkan ke Presiden tentang perkembangan kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam pengurangan emisi karbon, dan pentingnya regulasi suatu negara tentang regulasi pemerintah tentang nilai ekonomi karbon,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta. (6/7/2020) -Presiden Joko Widodo mengimbau Indonesia konsisten melaksanakan rencana pemulihan lingkungan untuk mengurangi kaca gas alam rumah tangga, kemudian juga melindungi gambut, serta mempercepat pemulihan hutan dan lahan sebagai perlindungan hutan dan restorasi. Perlindungan keanekaragaman hayati yang datang dengan upaya habitat harus memastikan bahwa jalan benar-benar berjalan di atas tanah. -Bapak Siti lebih lanjut menjelaskan apakah potensi karbon Indonesia itu sangat penting. Apabila potensi ini dibarengi dengan adanya landasan hukum Indonesia dalam penetapan NEK, maka akan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kebijakan regulasi NEK ini diusulkan oleh Menteri Siti dalam bentuk presiden. Keputusan tersebut berisi peraturan untuk pelaksanaan NEK, termasuk mekanisme perdagangan karbon (kontrol kapasitas dan perdagangan). Dan penyeimbangan karbon), pembayaran berbasis hasil (RBP) dan pajak karbon, serta upaya untuk mencapai tujuan NDC (mitigasi dan adaptasi) terkait dengan penerapan nilai ekonomi karbon dan penerapan alat kontrol dan pemantauan (MRV) (SRN, sertifikasi) . Jika Perpres disetujui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mampu mengembangkan peta jalan untuk ekonomi karbon jangka panjang. -Melalui contoh, Menteri Siti menjelaskan bahwa tutupan hutan kontinen Indonesia saat ini 94,1 juta hektar, di mana wilayah cakupan utama Sumatera adalah 13,5 juta hektar, Kalimantan 26,7 juta hektar, dan Papua 34 juta hektar.