Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berencana menunjuk bank-bank BUMN Himbara (Asosiasi Perbankan Negara) sebagai penyangga likuiditas bagi bank-bank bermasalah.

Namun, rencana tersebut dinilai sesuai dengan instruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank BUMN memiliki beban berat dalam kebijakan restrukturisasi kredit bank.

Aviliani, Ekonom Institute of Economic and Financial Development (Indef), mengaku tidak setuju bank umum menjadi bank penyangga likuiditas bagi bank yang likuiditasnya terganggu.

Baca: BI suntik pandemi corona Klaim tunai Rp503,8 triliun-Menurut dia, kebijakan tersebut akan berdampak pada bank BUMN di pasar saham nasional karena khawatir pemegang saham minoritas akan bersikap negatif terhadap kebijakan tersebut.

Baca: BGR Distribusi Logistik Punya Alat Kesehatan yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Pasien Covid-19 di RS BUMN

“Perlu Juga Diketahui, Karena Bank Himalaya punya publik. Makanya ada pemegang saham minoritas, yang juga berbahaya. Harus Pertimbangkan: “Ini adalah bank yang harus mendapat untung, tetapi menjalankan bisnis lain. Mereka juga harus berpikir sangat merepotkan mengelola reorganisasi secara terpisah, padahal itu bank lain, ‚ÄĚkata Avigliani (Senin) (11/5/2020) .Bank penyangga pasti akan diuntungkan dari bank penyangga likuiditas dan likuiditas. Benturan kepentingan antar masyarakat.

Sebagai bank penyangga likuiditas, Bank Himbara harus dapat menilai dan membantu likuiditas bank yang bermasalah. Dalam hal ini OJK berhak melakukannya. Menilai apakah bank telah mengakuisisi atau belum Kemungkinan mendapatkan pinjaman likuiditas.

Aviliani juga meminta KSSK untuk mereview Bank Himbara yang akan digunakan sebagai bank penyangga likuiditas. Digunakan sebagai lembaga pendukung likuiditas seperti perusahaan pengelola aset (PTPPA) yaitu BUMN yang bertanggung jawab untuk mengelola eks bank Indonesia Aset Badan Penyehatan (BPPN), aset kredit, saham dan properti.