JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM – Lembaga Penelitian Kependudukan (LDUI) Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia mengklaim telah mengusulkan kepada pemerintah untuk menyederhanakan struktur pajak cukai rokok sejak 2017. Sistem ini terhuyung-huyung dan memiliki beberapa tingkatan, yang dianggap sebagai pelanggaran. Kebijakan pajak konsumsi.

“Sejak 2017, kami telah membuat rekomendasi kepada pemerintah untuk menyederhanakan pajak konsumsi untuk secara bertahap menyederhanakan pajak konsumsi,” kata Nur Hadi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2020/7/07). .- — Baca: Pengurangan rokok kontroversial. Ini adalah respons dari bea cukai – penyederhanaan atau penyederhanaan bertahap dari struktur cukai telah terdaftar sebagai tarif cukai untuk produk tembakau di PMK 146/2017, sehingga mengurangi nilai rokok. Struktur pajak konsumsi telah disederhanakan dari 12 tingkatan pada 2017 menjadi 5 tingkatan pada 2021. Penyederhanaan adalah untuk mengoptimalkan penerimaan cukai pada produk tembakau, meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik, dan menyederhanakan sistem manajemen departemen cukai.

Namun, hanya satu tahun kemudian, kebijakan yang disederhanakan sebenarnya telah dibatalkan dengan dikeluarkannya PMK 156/2018, dan kebijakan tersebut tidak lagi mencakup penyederhanaan penentuan pajak konsumsi .

Baca: Presiden Joko telah mempertahankan sejak 2015 Berapa persentase total tarif cukai rokok yang meningkat?

Selama kepemimpinan Asosiasi Produsen Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan menyatakan penentangannya terhadap prosedur penyederhanaan.

“GAPPRI berharap bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar akan menghambat pemulihan industri, seperti menaikkan pajak konsumsi, menyederhanakan struktur pajak dan merevisi PP 109/2012.”

Ahbillah Ahsan, Direktur Sumber Daya Manusia, Universitas Indonesia ) Mengatakan bahwa ia mencurigai bahwa pajak konsumsi tidak dapat disederhanakan karena industri rokok masih mengganggu kebijakan pemerintah. -Abdillah Ahsan menjelaskan bahwa karena pajak cukai yang disederhanakan, diharapkan target pengendalian tembakau kesehatan masyarakat yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dapat dicapai dengan lebih mudah.