Laporan Yanuar Riezqi Yovanda, wartawan Tribunnews.com di Jakarta-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Presiden Jokowi memutuskan menaikkan BPJS bagi Peserta Bukan Penggajian (PBPU) dan Bukan Pekerja (BPPU) atau peserta mandiri Donasi kesehatan sampai 2021.

Hariyadi Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menilai keputusan ini membebani masyarakat karena situasi saat ini sudah kondusif untuk pandemi Covid-19. Jakarta, Rabu (13/5/2020). Menurut dia, mantan pemberi kerja itu juga mengusulkan pelonggaran pembayaran biaya pengobatan BPJS bagi karyawan untuk menghindari beban lebih lanjut pada perusahaan.

Baca: Fraksi Golkar: Kami tidak pernah menyediakan layanan pencetakan uang. Padahal, dalam kasus ini, pihak perusahaan juga meminta relaksasi. Hariyadi mengatakan: “Kompensasi penuh tidak dibayarkan. Kualitas layanan medis tidak dapat dijamin. Ketika ditanya tentang kinerja manajer, “Memang, beberapa orang memperhatikan bahwa (kontribusi BPJSSANTE) membuat kami khawatir, terutama untuk masyarakat umum yang tidak dibayar.” Sangat serius, “kata Hariyadi Sukamdani.