Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Keuangan menyatakan bahwa selain langkah-langkah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan PP Nomor 23 Tahun 2020, pemerintah juga telah mengadopsi beberapa kebijakan. Pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ia menggunakan kekuatan Menteri Keuangan sebagai bendahara nasional untuk menggunakan semua sumber untuk mendorong sektor keuangan, termasuk menempatkan 30 triliun rupee di Bank Himalaya. Mendukung langkah-langkah untuk memberikan kredibilitas bisnis selama fase pemulihan ekonomi, “katanya pada pertemuan itu.” Senin (29/6/2020) di Jakarta dengan sesi kesebelas Dewan Perwakilan Rakyat.

Sri Muliani (Sri Mulyani) menjelaskan bahwa UU No. 1 tahun 2004 mengatur investasi publik vault dalam dana publik – Baca: Ketika DPP mengundang Menteri Urusan Sipil dalam rapat pleno, 287 senator tidak hadir .— Baca: Mantan Menteri Keuangan mengingatkan ekonomi Indonesia untuk memasuki resesi pada kuartal kedua 2020- “Menteri Keuangan dilaporkan mengatakan:” Karena Menteri Keuangan Negara memiliki hak untuk menginvestasikan uang negara. Penempatan dana dilakukan dengan melihat lingkungan saat ini, karena PMK baru telah dirilis, yang merupakan revisi dari PMK lama, ”katanya. Peraturan pemerintah menggantikan UU No. 1 tahun 2020. –Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan keuangan negara dirancang untuk menanggapi ancaman yang mengancam “stabilitas ekonomi nasional atau sistem keuangan”. Yayasan kami. “Menteri Pengawasan Perbendaharaan Negara pemerintah, Sri Mulyani, mengumumkan bahwa sejak 2007, sebuah sistem untuk memasukkan dana negara ke bank-bank komersial telah dibentuk, yaitu PP No. 39/2007.