Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Laporan Jaminan Sosial (BPJS) atau laporan BPJamsostek mendukung kebijakan pemerintah tentang rencana untuk mengurangi kontribusi peserta pada pandemi Covid-19. Agus Susanto, direktur BPJamsostek, mengatakan di Jakarta pada Jumat (5 Januari 2020). Direktur BPJamsostek Agus Susanto mengatakan: “BPJamsostek sepenuhnya mendukung kebijakan ini, yang membantu perusahaan atau pengusaha untuk tidak memecat pekerja dan menjamin pembayaran THR.” .

Baca: Perjanjian Manajemen Rumah Sakit Covid-19 Ambon, dengan gejala yang sama Pasien memasuki IGD-read karantina: 7,748 mobil telah berbalik dan meminta berbalik – Agus memastikan bahwa program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BP Jamsostek akan mengendurkan kontribusi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan pemerintah.

“Kontribusi untuk asuransi kecelakaan kerja (JKK) dan asuransi kematian (JKM) harus dikurangi hingga 90% atau cukup untuk membayar majikan 10% dari biaya bulanan untuk jangka waktu 3 bulan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan penilaian pemerintah. Bulan, “kata Argus.

Asuransi pensiun (JP) harus dibayar 30% per bulan dalam waktu tiga bulan.

Pada saat yang sama, 70% sisanya dapat dibawa ke 6 bulan ke depan. Pernyataan itu mengatakan bahwa terlepas dari kebijakan pemerintah yang mendukung, manfaat program JKK, JKM dan JP untuk para peserta tidak akan terpengaruh atau berkurang.

Namun, di antara empat rencana, rencana jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BP Jamsostek, terutama rencana tabungan pensiun (JHT), tidak fleksibel, dan biasanya dibayar oleh pengusaha dan pekerja sesuai dengan peraturan saat ini. Peraturan pemerintah (PP) saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

Pekerjaan (kontraktor) dari “jumlah kompensasi yang dapat diselamatkan disumbangkan oleh donor” menyesuaikan total sumbangan untuk skema JKK, JKM dan JP menjadi 12,6 triliun rupee, “pungkasnya.