Bekasi TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Kota Bekasi telah meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi izin usaha untuk melanjutkan operasi selama penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB).

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan kantornya menemukan bahwa masih ada banyak pabrik yang beroperasi di bawah wewenang kementerian. industri. Dia melihat bahwa beberapa peraturan tidak memenuhi peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Perindustrian.

Akibatnya, pemerintah daerah merasa sulit untuk mengutuk atau menekan perusahaan. Peppen berkata: “Ya, itu perlu (evaluasi pemerintah). Kemarin saya juga bepergian di Satria Medan, Bekasi. Ada lusinan perusahaan distribusi besar yang beroperasi.” Perusahaan belum mengesampingkan kepatuhan dengan pembatasan ini. Tidak boleh ada sinkronisasi antara keputusan Menteri Kesehatan dan keputusan menteri lainnya, “katanya, Senin (27 Juni 2020).

Baca: Arista Group meluncurkan solusi digital untuk pembelian kendaraan multi-merek

Menurut Pepen, masih ada banyak bisnis yang beroperasi yang mempengaruhi pergerakan masyarakat. Akibatnya, PSBB tidak dapat bekerja secara efektif. Kasus Coronavirus di Bekasi terus meningkat. Dia berkata: “Tentu saja, itu juga mempengaruhi pergerakan hingga 4.000 personel tingkat tinggi di sana. Bagaimana ini akan memengaruhi itu? “Baca: Eis Dahlia Puyeng tidak kembali, ia telah membayar jutaan rupee dengan keyakinan akan kepemilikan ratusan orang – oleh karena itu, ia meminta agar jika PSBB Kota Bekasi diperpanjang, pemerintah daerah harus berurusan dengan pelanggar hukum. Berikan sanksi. “Tidak ada sanksi, hanya banding,” kata Pepen. – Baca: Kisah Krisnawati, dia adalah sopir Ojol yang tampan yang terluka oleh pelanggan pria- “Jika kita memasuki 2018 Kami tidak akan menghormati UU Kesehatan dan Karantina No. 6 tahun 2016. Karena itu, kami membutuhkan sanksi tegas. “Oleh karena itu, ia berharap bahwa melalui sanksi, masyarakat dapat mematuhi aturan PSBB. Untuk mencapai tujuan memutus rantai penularan virus korona di Bekasi.

Penuli s: Cynthia Lova

Artikel ini diterbitkan di Kompas.com , Berjudul “Walikota Bekasi” mengeluh tentang jumlah perusahaan yang dilisensikan oleh Departemen Perindustrian selama PSBB