JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah belum siap menerapkan banyak kebijakan untuk menghadapi dampak Coronavirus (Covid-19) pada masyarakat.

Salah satu solusi yang dianggap tidak valid adalah kartu kerja, yang sekarang juga digunakan untuk korban. Setelah berbagai daerah epidemi runtuh, pekerjaan dihentikan (PHK).

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira percaya bahwa dalam menghadapi bencana ekonomi ini, pemerintah “dalam kesulitan”. “Sejauh menyangkut kartu ketenagakerjaan, itu belum siap, jadi Anda bisa mengatakan itu gagap,” kata Bhima kepada Tribunnews, Senin (13 April 2020). — Baca: Roy Keane dan Paul Scholes adalah alasan De Rossi gagal bergabung dengan Manchester United

Baca: 1,4 juta orang telah mendaftar untuk kartu pra-kerja , Ini adalah dua tes yang akan diuji pada saat seleksi-menurut Bhima, pembatasan saat ini terkait dengan pengumpulan data tentang siapa yang memiliki hak untuk mendapatkan kartu.

Setelah serangan korona, sektor bisnis negara itu mengalami kemunduran, dan jumlah karyawan yang terpaksa diberhentikan telah meningkat pesat. Pendapatan pekerja informal telah menurun tajam, dan gelombang PHK meningkat pesat. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi korona.

Karena situasi darurat tentu saja harus dipenuhi setiap hari, seperti kebutuhan dasar untuk membayar uang muka (kredit).