Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab bahwa anggota Dewan Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak boleh dihukum ketika berurusan dengan dampak ekonomi dari virus korona atau Covid-19. Lulus rilis “Perppu 1” pada tahun 2020.

Tuduhan yang disebutkan adalah ketentuan Pasal 27, dan pada saat ini biasanya menjadi subjek tinjauan publik sampai seseorang akhirnya melakukan tinjauan substantif di Mahkamah Konstitusi .

Baca: Sri Mulyani menyebut kepanikan virus korona bulan lalu, dan likuiditasnya melebihi Rp 160 triliun- “Peninjauan kembali dilakukan oleh sebuah artikel tentang perlindungan hukum Pasal 27,” ia berbicara dengan Said dalam pertemuan virtual Biro Anggaran DPR Jakarta. Senin (4/5/2020). -Sri Mulyani menyebutkan bahwa isi artikel ini adalah biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan / atau anggota KSSK dalam konteks penerapan kebijakan perpajakan nasional.

Termasuk kebijakan di bidang perpajakan, pengeluaran nasional, keuangan daerah, pembiayaan, stabilitas sistem keuangan dan rencana pemberdayaan ekonomi.

Muriani berkata: “Semuanya adalah bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan ekonomi dari krisis. Ini bukan kerugian bagi negara. Itu tidak berarti bahwa jika negara tersebut menderita kerugian karena korupsi,” – -Baca: DPR RI mendukung penuh Corpu Perppu, jika … Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia, isi artikel berarti bahwa jika surplus digunakan di negara bagian, tidak ada anggota KSSK yang akan dihukum. anggaran.

“Ini tidak berarti bahwa itu tidak dapat dikutuk, tetapi komposisi dari Pasal 27, paragraf 1 adalah bahwa jika pemerintah menerapkan pengeluaran atau kebijakan apa pun, yang menghasilkan dana pemerintah.” Waktu atau penelitian tentang perilaku bantuan sosial Dengan surplus, semua ini bukan kerugian bagi negara, “pungkasnya.