Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Zulnahar Usman, ketua Partai Hanura, ditunjuk sebagai komisaris independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI.

Penunjukan Zulnahar dikonfirmasi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari Selasa, 18/2/20/20. Dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan saat ini, kepemimpinan partai politik secara eksplisit dilarang untuk menjabat sebagai direktur dan komisaris perusahaan publik.

Baca: Tiga mantan PMA KPP dituduh menerima suap dan tip dari wajib pajak – Membaca: Bergabung dengan tim nasional Indonesia, Sadil Ramdani memuji model kebugaran Xintai-Yong

Dalam Peraturan Nomor Per, persyaratan dan prosedur untuk pengangkatan dan penghapusan anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara dan Dewan Pengawas ditunjukkan oleh Menteri Utilitas Publik-02 / MBU / 02/2015.

Dalam Bab 2, persyaratannya adalah sebagai berikut: persyaratan lain untuk anggota Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu, manajemen kandidat yang bukan partai politik dan / atau undang-undang dan / atau legislator, “Menurut aturan di atas, anggota atau partai tersirat Para pejabat sebenarnya telah diberi wewenang untuk melayani sebagai komisaris perusahaan publik, tetapi mereka bukan administrator partai politik.

Sebagai referensi saja, Zulnahar Usman (Zulnahar Usman) termasuk dalam manajemen partai politik. Bendahara umum Partai Hanura atau Bendum. Arya mengatakan kepada Kompas.com, Rabu (19/2/2020) bahwa ia mengundurkan diri dari Hanura Bendum setelah menunjuk Komisaris Bank Nasional.

“Mereka harus mengundurkan diri dari manajemen Hanura Jadi tidak masalah. Ketika Zulnahar diangkat sebagai Komisaris Bank BRI, ia tidak melanggar aturan, karena nantinya, eksekutif Hanura akan melepaskan posisinya di sebelah kiri.