Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah berencana untuk meluncurkan rencana stimulus putaran kedua untuk mengurangi dampak ekonomi dari penyebaran virus korona (covid-19).

Tidak hanya stimulus fiskal untuk industri manufaktur, tetapi juga sekretaris Menteri Urusan Ekonomi Susiwijono, pemerintah juga berencana untuk memperkenalkan langkah-langkah stimulus dalam bentuk pembebasan atau penundaan pembayaran BPJS Emploi atau iuran BP Jamsostek.

Namun, dia belum mengkonfirmasi bahwa program tertentu akan dirilis dan ditunda di masa depan.

Baca: Ini adalah alasan mengapa Jokowi tidak mengungkapkan riwayat perjalanan pasien Corona- “BPJS (Pekerjaan) adalah untuk rencana BPJS tertentu (seperti kecelakaan kerja, pensiun, pensiun, pensiun, asuransi kematian”, Susiwijono Jakarta mengatakan, Kamis (3/12/2020).

Susi juga mengatakan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan BPJS Keten. Sebaliknya, mempelajari prosedur yang mungkin mendorong fleksibilitas ini.

Selain itu, pemerintah Hal ini juga sedang membahas dengan Administrasi Layanan Keuangan (OJK) penerapan kebijakan pelonggaran kredit untuk UMKM. “” Misalnya, mengurangi kredit bermasalah (non-performing loan). Dia mengatakan bahwa karena pukulan bencana alam, POJK menetapkan bahwa Langkah-langkah seperti menunda penundaan enam bulan atau membatalkan denda, jelasnya .——————————————————————————————————————— ) Melaporkan rencana kebijakan.-Saat ini sedang menghitung risiko pengurangan pendapatan fiskal nasional karena relaksasi kebijakan fiskal, dan risiko epidemi virus korona pada tahun 2005. Ekonomi makro global. “Pandemi global.” Pandemi global. Truf di semua negara Eropa Semua memiliki ban perjalanan. Dia mengatakan: “Pemerintah telah berhati-hati.” Artikel itu disiarkan di Kompas.com dengan tajuk “Pemerintah memberikan peluang untuk melepaskan kontribusi pekerjaan BPJS.”