Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Dalam rapat paripurna DPRD Banten, pewarnaan laporan inspeksi (LHP) Pemerintah Daerah Provinsi Banten (LKPD) Tahun Anggaran 2019 Laporan Keuangan berbeda, Kamis (30/4/2020) .— -Selama pandemi Covid-19, LKPD sebenarnya adalah transfer pertama. LKPD LHP diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Banten dan Gubernur Provinsi Banten yang tinggal di Jakarta oleh Komite Rekening Nasional (BPK) Anggota V / Kepala Financial Review Officer Negara V, Bahrullah Akbar dalam konferensi videonya.

Bahrullah Akbar mengatakan bahwa tinjauan LKPD adalah bagian dari kewajiban konstitusional BPK, dan sebagai putaran terakhir tinjauan, Pasal 17 UU No. 15 tahun 2004 mengharuskan BPK untuk menyerahkan ke kantor perwakilan LHP dan mengelola entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

“Di tingkat provinsi, LKPD LHP yang ditinjau oleh Partai Rakyat diajukan ke DPRD dan Gubernur sebagai rancangan peraturan. APBD bertanggung jawab,” kata Bahrullah Akbar. -Bahrullah menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan BPK terhadap Pemerintah Provinsi Banten tentang TA 2019 LK, termasuk pelaksanaan rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, BPK mengeluarkan pemberitahuan wajar (WTP) untuk LKPD Provinsi Banten untuk tahun fiskal 2019 tanpa kecuali. Bahrullah Akbar mengakui hal ini, menunjukkan bahwa kepemimpinan DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten telah mengambil keputusan dan melakukan upaya nyata untuk terus mendorong implementasi dan implementasi praktik manajemen keuangan yang baik untuk meningkatkan manajemen keuangan .

Namun, ia mengungkapkan bahwa manajemen proses bisnis masih mencari banyak masalah yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Provinsi Banten untuk perbaikan lebih lanjut, yaitu, 9 hasil audit pada sistem kontrol internal (SPI) dan 5 masalah kepatuhan Hasil audit meliputi undang-undang dan peraturan serta delapan temuan tentang kinerja kegiatan manajemen bencana dalam fase pencegahan bencana AT 2019. “Kami telah memasukkan semua temuan kami dalam buku kedua (LHP untuk SPI), buku ketiga (LHP untuk kepatuhan hukum) dan LHP berkomitmen untuk melakukan kegiatan manajemen bencana selama periode bencana (TA) tahun fiskal 2019 , “Bahrullah menjelaskan.

Bahrullah Akbar berharap bahwa manajemen dan anggota DPRD dapat berpartisipasi dalam tindak lanjut dari rencana tersebut. Tindakan tindak lanjut yang direkomendasikan oleh hasil audit yang terkandung dalam LHP harus dilakukan sesuai dengan otorisasi.

Jawaban atau penjelasan terkait tindakan tindak lanjut yang direkomendasikan oleh LHP, BPK no telah diberi tahu setidaknya 60 hari (enam puluh hari) setelah menerima LHP.

Rapat pleno dipimpin langsung oleh Andra Soni, ketua DPRD Banten, wakil ketua dan anggota DPDP Provinsi Banten menghadiri provinsi tersebut, Gubernur Provinsi Banten Dr. H. Wahidin Halim, dan pejabat pemerintah provinsi Banten Dan staf.

Selain itu, Kepala Auditor Keuangan Nasional dibandingkan dengan BPK Akhsanul Khaq, Perwakilan Provinsi BPK Banten Agus Khotib, Forum Pertukaran Pemimpin Daerah, dan Pemimpin Badan Vertikal Provinsi Banten.