Reporter Tribunnews.com reporter Yanuar Riezqi Yovanda-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Indonesia telah dihapus dari daftar negara-negara berkembang oleh pemerintah AS. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada 10 Februari 2020.

Sinyal-sinyal politik ini akan mempengaruhi perlakuan perdagangan yang berbeda dan khusus dengan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Preferensi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat (SPG).

“Sejauh menyangkut Amerika Serikat, masalah GSP, GSP kami juga sangat penting, selama ini (sekarang) akan selalu menjadi surplus bagi mereka (Amerika Serikat), itu pasti akan terpengaruh,” Senin (02) / 24/2020) Susiwijono Moegiarso, Menteri Koordinasi Urusan Ekonomi Daerah, Rasuna Said, Jakarta Dibandingkan dengan surplus tahun lalu ($ 804 juta), itu telah meningkat.

Data juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah negara terbesar kedua Susiwijono mengungkapkan bahwa ekspor minyak dan gas Indonesia ke Indonesia pada Januari 2020 adalah US $ 1,62 miliar, dengan porsi US $ 1,62 miliar. — Oleh karena itu, Susiwijono mengungkapkan bahwa Indonesia mungkin memiliki masalah dalam perdagangan masa depan dengan Amerika Serikat.Karena surplus sebelumnya, perdagangan telah mengakhiri defisitnya.

“Oh, ya, jelas (risiko defisit),” katanya d. “Sedangkan untuk fasilitas SPG, Susiwijono melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu hanya diberikan oleh Amerika Serikat ke negara-negara berkembang, dan jika ditarik, itu akan dikenakan tarif impor.”