Sebuah laporan oleh reporter Tribunnews.com Fitri Wulandari

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi merilis peraturan pemerintah untuk menggantikan supremasi hukum pada tahun pertama 2020. Ini adalah salah satu dari “payung hukum”. Virus Corona (Corona virus Covid-19) sedang dalam pengelolaan.

Dalam Perppu ditandatangani dan dirilis kemarin Selasa (31/3/2020), selain pengeluaran, ada 4 prioritas dan dana anggaran 405,1 triliun rupiah untuk menangani dampak epidemi ini.

Baca: Perppu 1/2020 terbitan, pemerintah telah meningkatkan pengeluaran anggaran nasional untuk tahun 2020 sebesar 405,1 triliun rupee – di mana, anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan adalah 75 triliun rupee.

Anggaran tambahan ini memprioritaskan insentif untuk staf medis dan pengeluaran perawatan kesehatan.

“Prioritas pertama yang terkait dengan kesehatan adalah untuk menyediakan sektor kesehatan dengan anggaran Rp75 triliun, seperti yang dijelaskan dalam laporan Perppu dalam edisi pertama 2020. Rp 75 triliun, informasi terperinci adalah Angga Rp 65,8 triliun untuk pengeluaran perawatan kesehatan, seperti: peralatan medis, alat pelindung diri (APD), pengujian cepat, reagen, infrastruktur medis, dan dukungan sumber daya manusia (SDM). , Anggaran Rp. 5,9 ton insentif, termasuk 1,3 triliun rupiah untuk staf medis pusat dan 4,6 triliun rupiah untuk staf medis.

Mengenai ketersediaan peralatan medis, PPE memiliki 28 perusahaan yang bersiap untuk memproduksi APD, dengan kapasitas produksi 17360.000 lembar per bulan.