Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Selama krisis 1998, untuk menyelamatkan ekonomi negara, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) muncul.

Ketika banyak perusahaan bangkrut, UMKM masih bisa bertahan.

Ini berbeda dari situasi ketika Covid-19 dipukul.

Hari ini, UMKM memang terpengaruh, sehingga dukungan pemerintah memang membutuhkan UMKM.

Membaca: Membahas dengan Milenium, HIPMI menyediakan ruang yang lebih luas bagi kaum muda

Membaca: Fraksi PDI-P: RUU kerja kluster UMKM, status quo ekonomi populer

jadi perusahaan muda Indonesia Mardani H Maming, ketua HIPMI, mengatakan ia menjabat sebagai juru bicara ketika ia menerbitkan survei indikator politik.

Menggunakan aplikasi zoom ini, tema “Pandangan Publik tentang Manajemen, Kinerja Ekonomi, dan Dampak Politik Covid-19” dirilis pada hari Minggu (6 Juni 2020) di sore hari. Mardani mengatakan: “Pemerintah harus memberikan bantuan tunai kepada para peserta UMKM ini, bukan karena kinerja yang buruk, tetapi karena mereka dipaksa untuk memberhentikan dan / atau memecat karyawan mereka selama Covid-19.”

Para pekerja dan UMKM ini Pelaku, lanjut Maldani, juga harus menjadi perhatian utama. Rencana pelatihan pra-kerja.

Selain itu, mereka bekerja dengan baik, tetapi harus dihentikan karena bencana Covid-19.

“Pemerintah harus berkonsentrasi pada membantu UMKM yang telah bekerja dengan baik sejauh ini tetapi harus dihentikan karena epidemi,” kata Mardani, terus mempertahankan UMKM. .