Reporter Tribunnews.com reporter Vincentius Jyestha

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Sudin, ketua Komite Keempat Dewan Perwakilan Rakyat, berencana untuk mengumpulkan semua pihak terkait atau pemangku kepentingan untuk membahas masalah impor. Pembuangan rekomendasi impor makanan dan hortikultura (RIPH). Su Ding berencana untuk mengadakan pertemuan dengan para pihak yang terkena dampak dan membahas masalah ini pada pertemuan bersama. Namun, karena pandemi atau coronavirus Covid-19, seringkali sulit untuk mengadakan pertemuan bersama.

Baca: Asosiasi Pengusaha Padi mengusulkan karantina regional

“Anggota Komite Keempat harus berdiri setidaknya di persidangan. Mungkin kita akan melakukan ini dengan cara virtual,” katanya, Senin (03) / 30/2020). Pertemuan akan membahas peraturan RIPH.

Sudin meminta pemerintah untuk tidak membatalkan peraturan sebelum memberikan lisensi impor, karena ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum (UU).

Hukum yang disebutkan oleh Sudin adalah UU No. 13/2010 tentang hortikultura, yang mengatur persyaratan lisensi impor.

“Memang ada konflik hukum. Karena pemerintah telah menyatakan kewajiban untuk tumbuh. Bagi importir. Jika RIPH dilepaskan, ini dapat memastikan ketahanan pangan di Indonesia?

Sudin menjelaskan bahwa RIPH adalah pengimpor makanan harus Sebuah persyaratan terpenuhi.