Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran kredit yang diatur dalam Peraturan OJK 11 / POJK.03 / 2020.

Namun, pelonggaran kredit lebih spesifik dan hanya berlaku untuk orang yang terinfeksi secara aktif atau pasien yang membawa virus corona atau virus Covid-19.

Baca: Inspeksi gedung terminal oleh Kementerian Transportasi Jakarta telah ditunda, dan pemerintah provinsi tidak mengizinkan pusat untuk melarang bus AKAP mengemudi

Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) Presiden Fadjroel Rachman telah Konfirmasikan ini.

Oleh karena itu, “Fadjroel mengatakan bahwa pelonggaran atau pelonggaran kredit tidak berarti bahwa semua usaha mikro dan menengah akan mendapat manfaat dari bantuan tersebut. Dia mengatakan:” Bantuan prioritas berdasarkan POJK tidak lagi mampu membayar bunga dan berdasarkan fakta Covid-19. Pinjaman utama terdiri dari peserta UMKM. “

Fad jroel menambahkan bahwa debitur baru akan santai setelah melalui tiga proses:

Pertama, debitur berkewajiban untuk menata kembali dengan bank online.

Kemudian, bank akan mengembalikan secara langsung Atau secara tidak langsung menentukan nilai debitur yang terpengaruh atau tidak terpengaruh, berdasarkan pada dana historis dan kondisi saat ini.

Setelah itu, bank membuat keputusan.

“Realisasi berbagai rencana pelonggaran adalah prosedur bank Dalam proses bank, tentukan hasilnya. Fadjroel mengatakan: “Kinerja keuangan debitur atau penilaian potensi bisnis dan kemampuan pembayaran debitur yang terkena dampak Covid-19.” Fadjroel melanjutkan, Fadjroel terus menunjukkan bahwa tujuh bidang utama harus diprioritaskan untuk membantu restrukturisasi dari perusahaan ini. Bank, yaitu pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pemrosesan, pertanian, dan pertambangan.

Membaca: PT KAI mencapai 264.719 penumpang. Pelamar membatalkan tiket kereta