Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Menurut UU No. 4 tahun 2016 tentang Tapera, fungsi perumahan umum atau tabungan Tapera harus menjadi solusi untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tanggal 20 Mei, Presiden Jokowidodo (Jokowidodo) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2020 tentang pelaksanaan penghematan perumahan umum. -PP adalah kerangka hukum untuk pengelolaan penarikan perumahan publik (BP Tapera) dalam waktu dekat.

Dalam PP, BP Tapera akan mengumpulkan dan mengelola dana perumahan untuk pegawai negeri sipil, prajurit TNI dan pekerja dari perusahaan Polri, BUMN dan BUMD, dan perusahaan swasta. — “Ruang lingkup tabungan ditetapkan sebesar 3% (3%) dari gaji peserta dan pekerja dan wiraswasta,” Pasal 15 PP dikutip pada Selasa (2/6/2020). -Untuk kontribusi Tapera 3%, pengusaha harus membayar 0,5%, dan sisanya 2,5% ditanggung oleh pekerja (upah dikurangkan dari kontribusi Tapera). Khusus untuk peserta independen, biaya keanggotaan dibayar sendiri.

Pada tahap awal, peserta Tapera adalah pejabat target, kemudian militer dan polisi. Selanjutnya, Taperra harus mencapai 6,7 juta peserta dari ASN, TNI / Porri, BUMN dan BUMD.

Memberikan pekerja swasta atau formal selambat-lambatnya 7 tahun setelah operasi Organisasi Manajemen Tapera (BP). Sebagai rujukan, BP Tapera sendiri merupakan penggabungan dari tabungan perumahan dan agen konsultasi layanan sipil (Bapertarum-PNS). Sebagai modal awal, pemerintah menyuntikkan BP Tapera dengan 2,5 triliun rupee. 12 triliun