Laporan oleh Tribunnews.com reporter Seno Tri Sulistiyono

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Biro Anggaran DPR (Bangladesh) Presiden MH Said Abdullah meminta pemerintah untuk mempersiapkan anggaran nasional atau mengambil langkah-langkah yang kuat, dan mengharapkan anggaran pemerintah menjadi Pelan – pelan. Coronavirus atau covid -19 menyebabkan ekonomi dunia menurun.

“Dampak paling serius pada epidemi global saat ini adalah dampak ekonomi pada negara kita. Karena itu, APBN harus memiliki pelindung agar tidak merusak kinerja ekonomi secara keseluruhan,” kata wartawan di Jakarta, Selasa (17 / menurutnya). Kebijakan Kementerian Ekonomi adalah kebijakan stimulus ekonomi yang telah dikeluarkan. Namun, ini dapat mengurangi kemungkinan pajak dan pendapatan bukan pajak. Dalam enam bulan ke depan: “” Jadi saya sarankan agar pemerintah mempertimbangkan sumber-sumber pendapatan baru, ” Yide berkata .

Dia juga mengusulkan lima langkah yang tidak bisa diambil pemerintah untuk memperkuat anggaran nasional pada tahun 2020. — Baca: Pertamina sedang menyiapkan bahan bakar untuk melayani Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten – Pertama-tama, perpajakan bahan bakar minyak (BBM) telah meningkat. Oleh karena itu, ketika harga minyak global turun menjadi $ 30, harga bahan bakar akan naik karena pajak konsumsi.

Baca: Pada Januari 2020, utang publik publik akan naik, Terutama dikendalikan oleh utang-mungkin mungkin, jadi pertimbangkan mengurangi bahan bakar hingga 600 rupiah per liter, dan pada saat yang sama mengenakan pajak konsumsi sebesar 100 rupiah per liter. “Said mengatakan bahwa selain bahan bakar, pemerintah perlu memperluas basis pajak konsumsi. Misalnya, gula Minuman dan penggunaan ponsel.

Said mengatakan bahwa pada langkah kedua, pemerintah harus mengurangi pengeluaran berbagai kementerian dan lembaga sebesar 15%, terutama yang terlibat dalam perjalanan dinas, termasuk konferensi besar.

“Ketiga, peserta dalam industri pariwisata mengatakan bahwa pemerintah, termasuk departemen terkait, juga harus mendapatkan stimulus fiskal, khususnya perpajakan lokal.

Keempat, pemerintah segera menerapkan kebijakan B40 untuk mengurangi subsidi minyak, karena minyak tahun ini Batas maksimum subsidi LPG adalah Rp 75,3 triliun. — “Lima negara mengubah sistem kebijakan impor mereka dari kuota ke sistem tarif impor. Oleh karena itu, negara ini memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan nasional dari tarif impor,” katanya.