JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Relaksasi perjanjian penilaian kualitas aset kredit (hingga Rp10 miliar) hanya bergantung pada satu pilar, yaitu keakuratan pembayaran pokok dan / atau bunga pinjaman yang telah dialokasikan kepada debitur di industri disebarkan oleh virus korona. Dampak.

Poin kedua adalah untuk melonggarkan perjanjian restrukturisasi pinjaman untuk departemen yang terkena dampak penyebaran virus korona. .

Kamrussamad, anggota Komite Kesebelas DPR dari fraksi Gelindra, menjawab kebijakan longgar ini.

Menurutnya, karena keadaan ekonomi nasional saat ini, keputusan ini jauh dari yang terbaik. Memburuk.

Baca: UMKM dapat menjadi penyangga ekonomi selama kejatuhan bebas virus korona telah terlihat dalam perdagangan impor dan ekspor Indonesia dalam sebulan terakhir.

“Apalagi, jika hanya kebijakan longgar akan menjadi harapan yang jauh bagi pengusaha untuk bertahan dari gejolak ekonomi.” Namun, menurut dia, pelonggaran kebijakan seperti itu membutuhkan komunikasi sosial langsung dengan debitur sehingga mereka dapat mentransfer entitas. Departemen lebih antusias.

Kamrussamad mengatakan pada hari Jumat (6 Maret 2020): “Kami berharap OJK akan memantau efektivitas kebijakan ini setiap minggu pada kuartal berikutnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengembara demi manfaat ekonomi masyarakat.” – – Seperti yang kita semua tahu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank untuk mempercepat transmisi kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghindari perlambatan ekonomi karena penyebaran obligasi COVID-19, Wimboh Santoso, Ketua Komisi Komisaris OJK, mengutip pernyataan resmi yang mengatakan, Penyebaran ini harus memungkinkan sektor entitas untuk melanjutkan bisnisnya.