Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Perpajakan (DJP) menyatakan bahwa BNPB telah memutuskan untuk memperpanjang waktu operasi (WFH) hingga 29 Mei 2020. Kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan evolusi situasi.

Baca: Wakil Menteri memastikan pemantauan ketat terhadap rencana BLT pedesaan untuk penduduk yang terinfeksi virus korona

Direktur Konsultasi, Layanan, dan Hubungan Masyarakat DJP mengatakan bahwa karyawan DJP akan terus melaksanakan tanggung jawab mereka selama mereka mencegah Selama periode ketika virus korona atau Covid-19 menyebar, WFH dapat berperan.

“Dia mengatakan kepada Tribunnews.com di Jakarta pada hari Sabtu (18 April 2020). Dia mengatakan:” Selama periode ini, biro pajak di seluruh Indonesia terus beroperasi, tetapi layanan tatap muka langsung terputus sementara. Hesto melanjutkan bahwa ini berlaku untuk kantor pajak dan KP2KP, layanan di luar kantor (LDK), seperti titik pajak dan pesanan layanan counter terpadu (PTSP). “Menyediakan layanan melalui saluran elektronik yang tersedia (mis. Unit kerja DJP sedang online, melalui email dan telepon)”, pungkasnya. /WPJ.17/2020.

Baca: Pembaruan: Setengah dari pasien positif virus Corona Indonesia Rincian transparan di bawah 6.000

Surat ini dikirim ke semua kepala departemen atau kepala seksi umum dan semua manajer kantor di lingkungan kantor regional DJP Bali.

Instruksi ini dapat segera mengembalikan karyawan untuk mencegah korona Posisi melakukan tugas selama penyebaran virus atau Covid-19.