JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Mulai 18 April 2020, pemerintah Indonesia akan memblokir ponsel pasar gelap (BM) dengan mengidentifikasi nomor IMEI.

Ponsel tidak resmi yang tidak terdaftar dalam database Departemen Perindustrian tidak akan dapat terhubung ke jaringan seluler.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, menyerukan kepada publik untuk terlebih dahulu memeriksa nomor IMEI ponsel yang akan dibeli.

Baca: Angkasa Pura II menyiapkan pengurangan pajak bandara 20% untuk 1 juta kursi pesawat

Baca: Per 1 Maret 2020, penerbangan ke 10 tujuan ke Indonesia dapat menikmati 50% % Diskon

IMEI dapat dilihat melalui stiker di bagian belakang case ponsel. Verifikasi IMEI dapat dilakukan melalui situs web imei.kemenperin.go.id.

“Pemerintah mendesak masyarakat untuk membeli perangkat seluler yang sah, komputer genggam dan tablet (HKT). Pelajari tentang ponsel Anda melalui halaman Kementerian Perindustrian, dan kemudian melalui SDPPI Menteri Komunikasi dan Informasi Ismail, Jumat (28/2/2020) ) Dalam pertemuan dengan KompasTekno di Jakarta, ia mengatakan: “Melalui toko atau online. “

Jika terdaftar pada halaman Departemen Perindustrian, perangkat dapat dikonfirmasikan sebagai sah dan dapat digunakan, jika tidak ponsel tidak akan dapat memperoleh jaringan seluler dari semua operator telekomunikasi di Indonesia.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) ) Wakil Ketua Merza Fachys mengungkapkan kata-kata yang sama. Menurut aturan Kementerian Perdagangan, panggilan ini cocok untuk pembeli seluler potensial. Menurut aturan Kementerian Perdagangan. Jika sah, beli. Kalau tidak, tolong jangan. “Merza seperti Kompas.com Dijelaskan dalam artikel berjudul “Artikel”. “Mulai dari 18 April, orang diharuskan untuk memeriksa IMEI sebelum membeli ponsel. Skema pemblokiran daftar putih menggunakan mekanisme” shutdown normal “di mana hanya telepon IMEI yang sah / terdaftar yang dapat dihubungkan ke jaringan operator seluler.