TRIBUNNEWS.COM-Jakarta di Jakarta – Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan peraturan yang berasal dari Permenhub No. 25 tahun 2020, yang berkaitan dengan kontrol transportasi Idul Fitri selama musim 1441 H sebagai bagian dari mencegah distribusi Covid-19. Menurut aturan derivasi, pemerintah masih melarang keras aktivitas pengembalian mengganggu rantai komunikasi Covid-19.

Baca: Gilead Pharmaceuticals: Remdesivir menunjukkan hasil yang menjanjikan

Baca: Melihat kembali pesta Glora Harlan yang suram dapat memberikan suara pada tahun 2024, Fahri Hamzah ): Masalah paling sadis

Baca: BMW X8лю harus menjadi SUV paling kuat di dunia

“Dilarang untuk kembali ke negara, ini tidak mengubah apa pun.” Apa yang kita lakukan adalah mendarat, laut dan udara Surat edaran Direktur Jenderal Administrasi Umum Angkutan Udara dan Kereta Api dikompilasi ke dalam peraturan Permenhub 25/2020, “katanya di Kompas.com, Jumat (5/5/2020). Adita juga menunjukkan bahwa versi turunan dari peraturan ini ada di Rekomendasi pemerintah untuk mengoordinasikan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan penting dan mendesak masyarakat dikeluarkan kemudian.

Tujuannya adalah untuk mempertahankan operasi yang baik untuk memenuhi persyaratan ekonomi dengan menyediakan sejumlah penumpang, asalkan perjanjian kesehatan selalu diikuti

Adida mengatakan bahwa sebelum surat edaran dikeluarkan, peraturan saat ini tentang larangan penggunaan transportasi akan selalu sama dengan zona merah dan zona pengumpulan yang berlaku untuk PSBB dalam semua moda transportasi, dan logistik dan transportasi b arang akan terus beroperasi seperti biasa. Surat edaran tersebut akan mengatur penyediaan kegiatan transportasi darat, laut, udara dan kereta api untuk perjalanan masyarakat dengan kebutuhan darurat utama.

Harus sesuai dengan Permenhub No. 18 Maret 2020.

“Kementerian Perhubungan juga Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis inspeksi penumpang di masa mendatang dengan standar permintaan darurat, dan segera berkoordinasi dengan departemen terkait seperti Kementerian Kesehatan dan 19 kelompok kerja khusus. Kewenangan perjanjian kesehatan, “kata Andita.