Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-harus dengan cepat dan akurat menyelesaikan dinamika perubahan global akibat korona atau pandemi covid-19.

Jika kebijakan tidak dirumuskan kembali, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat dan tertinggal dari negara lain. — Baca: Fadli Zon: Perlakuan Covid-19 dan bidang ekonomi yang tidak stabil

Fahri Bachmid, pakar hukum konstitusi di Universitas Muslim Makassar, Indonesia, mengatakan bahwa membahas urgensi Undang-Undang Hak Cipta (RUU) atau undang-undang perburuhan komprehensif adalah Menanggapi dinamika perubahan global.

Karena hukum yang komprehensif, pemerintah berharap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja. Fahri belum memberlakukan undang-undang, dan peluang kerja akan ditransfer ke negara-negara lain yang lebih kompetitif, “kata Fahri, Rabu (7/1/2020).

Baca: Simba Bank Gordon g-royong dilanjutkan Ekonomi, UKM di real estat-Fahri mengatakan bahwa salah satu manfaat dari penerapan undang-undang komprehensif di Indonesia adalah untuk menyelesaikan peraturan yang tumpang tindih dengan kondisi peraturan yang berlebihan Fahri menunjukkan bahwa saat ini ada 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah. Ini adalah metode yang digunakan untuk menggantikan peraturan umum atau untuk menarik ketentuan hukum, atau untuk mengatur kembali beberapa ketentuan hukum ke dalam subjek hukum.

Fahri mengatakan bahwa banyak negara telah menggunakan hukum komprehensif untuk meningkatkan pengawasan dan menciptakan peluang kerja. Dan meningkatkan lingkungan investasi dan daya saing. —Oleh karena itu, Fahri (Fahri) mendorong Partai Demokrat untuk melakukan diskusi yang serius dan menyeluruh, sehingga visi pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, dapat berada di bawah naungan Uni Eropa Konsep GAL berfungsi dengan baik dan proporsional. Hukum komprehensif.

Meskipun, di sisi lain, keberadaan hukum komprehensif tidak mengganggu sistem hukum nasional yang telah ditetapkan .

“Penerapan hukum komprehensif sebagai sistem legislatif Akan berdampak teknis. Fahri mengatakan: “Dalam beberapa artikel atau paragraf, sekitar 79 undang-undang telah dicabut. Oleh karena itu, penelitian dan koordinasi yang cermat diperlukan, dan harus hati-hati dan teliti untuk menghindari kekacauan hukum dalam penerapan bidang ini.”