Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran untuk menyediakan subsidi keuangan sebesar Rs 1,5 triliun untuk 175.000 keluarga di masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui proses pinjaman perumahan. (KPR). — Menurut kebijakan stimulus fiskal Presiden Joko Widodo, ini diharapkan dampak ekonomi dari virus Covid-19. Perbedaan minat (SSB), dan terus memberikan hibah bantuan lanjutan (SBUM) untuk KPR.

Baca: Karena penundaan pemilihan lokal, Bawaslu meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyelenggarakan upacara pelantikan dan pergantian tugas.

Baca: Pada awal April, harga emas Antam turun Rp13 ribu gratis. Verifikasi online pendaftaran anggota Kepolisian Nasional pada tahun 2020

– “SSB dan SBUM harus disetujui oleh bank pelaksana pada 1 Januari 2020. Saat ini, tiga bank telah menyatakan minatnya pada bank pelaksana, yaitu Bank BTN, BNI Bank dan Bank BRI, “kata Hary, Selasa (31 Maret 2020).

Departemen PUPR menjelaskan bahwa ini semakin membuka peluang bagi bank lain yang ingin bekerja sama, sehingga MBR memiliki peluang terbesar untuk menggunakan jaringan regional bank untuk mendapatkan subsidi perumahan. Termasuk mekanisme likuiditas keuangan perumahan (FLPP) dan mengandalkan tabungan perumahan untuk mempertahankan keuangan (BP2BT). Menurutnya, manfaat MBR SBR adalah dapat membayar pinjaman hipotek pada tingkat bunga tahunan sebesar 5% dalam 10 tahun.

Pemerintah akan membayar subsidi yang sama dengan selisih antara suku bunga pasar bank dan pembayaran yang dilakukan oleh debitur / pelanggan.

“Terutama ketika membeli rumah di tanah, MBR akan mendapatkan subsidi tambahan. Keuntungannya adalah bahwa simpanan parsial KPR sebesar Rs 4 juta disediakan melalui SBUM, terutama untuk Papua dan Provinsi Papua. Barat menerima 10 juta dari SBUM Rupee. “, Kata Heri. Mengenai persyaratan untuk mendapatkan subsidi, Heri harus warga negara Indonesia (WNI) dengan penghasilan tertinggi Rp. 8 juta, tuna wisma dan tidak pernah menerima subsidi.