Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi permintaan anggota DPR pada rapat gabungan untuk membatalkan donasi peserta non-penggajian (PBPU) atau peserta independen BPJS Kesehatan. 13,5 triliun rupee dana disuntikkan ke BPJS Health untuk membayar kontribusi peserta kepada penerima manfaat dari pemerintah pusat dan daerah, dari 23.500 rupee menjadi 42.000 rupee. Selain itu, menteri juga menyesuaikan penerima upah seperti TNI, POLRI dan ASN (PPU Pemerintah) Biaya peserta, biaya ini didukung oleh pemerintah, tarifnya 5% dari gaji bersih, dari 8 juta rupee hingga 12 juta rupee. Pada 2019. “Jika saya meminta untuk membatalkan Perpres, saya akan menarik Menteri Keuangan yang telah mentransfer 13,5 miliar rupiah,” Sri Mulyani menjelaskan kepada anggota Republik Demokratik Jakarta pada hari Selasa Say (2/18/2020) .- Membaca: 10 kebiasaan buruk yang mempromosikan penyebaran dan penyebaran korona dan virus lainnya- Membaca: Persebaya Stadion Supriyadi kepada pendukung dan Arema, Polri, dan Siaga Siaga TNI Konflik antara Sri Mulyani (Sri Mulyani) mengatakan bahwa ketika memberikan jaminan sosial bagi masyarakat, pemerintah juga harus memperhatikan situasi keuangan nasional. Selain itu, jaminan sosial harus terus diberikan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan.

Namun, sebagai organisasi yang menyediakan layanan ini, BPJS Kesehatan sebenarnya menderita defisit sejak 2014.

“Sejak implementasi rencana jaminan sosial pada tahun 2014, BPJS terus mengetahui” tren ini meningkat setiap tahun. Fakta ini harus mengakui segalanya. Pada 2014, defisitnya adalah Rp. 9 triliun, lalu suntikkan Rp. 5 triliun pada 2016, mengurangi Rp. 6 triliun dan disuntikkan ke dalam Rp. 6 triliun, “katanya. Pada 2017, meningkat lagi 13 triliun rupiah, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 19 triliun rupiah.

Mantan direktur utama Bank Dunia mengatakan bahwa dalam kondisi saat ini, BPJS Kesehatan tidak dapat melakukan Kewajiban untuk membayar kepada mitranya (yaitu rumah sakit).

Meskipun banyak rumah sakit dalam situasi yang sulit. Saya menyebutkan upah maksimum BPJS 15 hari. Namun, “Banyak kewajiban BPJS Kesehatan belum dibayar lebih dari satu tahun, “Kata Sri Mulyani .-” Banyak rumah sakit dalam situasi yang sangat sulit, “katanya.-Artikel ini diterbitkan di Kompas. Judul com adalah” Jika donasi dibatalkan, Sri Mulyani mengancam untuk menarik Rp 135 dari BPJS Kesehatan. ” Milyar”