Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Komite Ketujuh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati ketika menurunkan harga bensin. Karena situasi ekonomi saat ini sedang melambat.

Sugeng Suparwoto, Ketua Komite Perwakilan Ketujuh, mengatakan bahwa penurunan harga gas bumi harus dipertimbangkan dalam banyak cara.

Misalnya, pendapatan produsen minyak dan gas digunakan untuk mendukung investasi minyak dan kegiatan penelitian gas alam.

“Saat ini, harga minyak dunia sedang lesu. Jangan sampai kebijakan ini dilakukan di hulu karena investor migas tidak berencana mengembangkan simpanannya. Ke depan, kita akan menderita banyak kerugian,” kata Sugeng, Jumat (3/3) 4/2020) dalam pernyataan tertulis.

Baca: Langkah-langkah untuk menyelesaikan laporan tahunan SPT dapat diakses melalui situs resmi djponline.pajak.go.id

Baca: Arun Gas Perta sedang mempersiapkan untuk memasok kargo LNG ke pupuk Iskandar Muda

Sugeng menambahkan, Pemerintah perlu menilai pemberian subsidi hilir, yang harus dilakukan untuk pengembangan industri dan pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan ekonomi nasional -5,5 USD per MMBTU.

Selain itu, biaya transportasi dan distribusi telah berkurang dari $ 1 per MMBTU menjadi $ 1,50.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengurangi harga gas alam industri menjadi US $ 6 per MMBTU. .

Terkait dengan penurunan harga gas bumi, sesuai dengan Peraturan Penentuan Harga Gas Bumi No. , Kaca, sarung tangan karet dan tujuh industri lainnya.

Namun, pemerintah menyediakan banyak persyaratan bagi industri yang ingin menerima penghargaan. Qiao Kewei mengatakan pada pertemuan terbatas yang diadakan oleh rekaman video: “Industri insentif harus mampu meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan investasi baru.” Pertemuan Istana Bogor, Rabu (2020/03/18) .

Artikel ini ada di Kompas Diterbitkan di .com dengan tajuk “Meminta Pemerintah untuk Menurunkan Harga Bensin Secara Cautiously”