Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Industri Indonesia dan Komite Koordinasi Pembangunan Rachmat Gobel meminta pemerintah untuk mengambil tindakan lebih cepat dan lebih spesifik untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM yang paling parah terkena dampak selama Covid Pandemic-19 .

– Langkah-langkah untuk menyelamatkan UMKM sangat mendesak, karena ini adalah penyedia PDB terbesar dan kontributor terbesar bagi kelompok perusahaan, dan keseimbangan struktur ekonomi ini adalah Negara ini dalam keadaan serius dan rapuh.

“Pemulihan usaha kecil, menengah, dan mikro sangat penting bagi keamanan ekonomi nasional, termasuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan ekstrem yang mungkin mencapai ekstrem. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja Indonesia bekerja di sini. PDB sektor ini Kontribusi juga sangat penting. “, Rachmat Gobel mengatakan dalam siaran pers, Senin, 5 Juni.

Baca: Pemerintah mendorong inovasi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi departemen UMKM melalui penggunaan digital

Baca: Mendukung UMKM, TIKI meluncurkan Serlok, dan fleksibilitas pembayarannya hingga H + 2

Menurut data Biro Statistik Indonesia (BPS), jumlah orang yang masuk ke departemen UMKM telah meningkat pesat untuk menyerap sekitar 97% dari angkatan kerja Pada 2010, sebagai entitas bisnis formal dan informal, jumlah peserta bisnis dalam grup ini adalah 52,8 juta, mencapai 59,3 juta pada 2015 dan 64,2 juta pada 2018. UKM juga berperan dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) Ini memainkan peran penting, kontribusinya mencapai 61,07%. -Kontribusi untuk investasi juga sangat tinggi, mencapai 60,42%, dan kontribusi untuk ekspor sekitar 14,37% .- Namun, menurut sebuah survei oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Covid Dalam pandemi -19, sekitar 70% dari UMKM dipaksa untuk menghentikan produksi.

Karena pengurangan pesanan selama pandemi korona, sebagian besar dari mereka menghentikan produksi, menyebabkan masalah arus kas yang serius.

Data ini menggambarkan pentingnya Pemerintah dan lembaga terkait mengambil tindakan segera untuk mencapai berbagai kebijakan stimulus ekonomi untuk UMKM. Pemerintah, terutama kementerian dan komisi yang relevan, harus lebih mengoordinasikan pengeluaran dana stimulus untuk membantu usaha kecil dan menengah.

<< Hilangkan Keegoisan departemen di antara kementerian dan lembaga, serta lembaga penegak hukum dan pengawasan yang kuat, untuk menghindari kesenjangan dalam ketentuan manajemen alokasi, kata Wakil Ketua Partai Demokrat Nastown.