TRIBUNNEWS.COM-PT Bank Tabungan Negara (BBTN) Tbk di Jakarta memperkirakan bahwa sejak pemerintah meminta reorganisasi, tercatat bahwa hingga 50.000 debitur telah melakukan restrukturisasi kredit. Subsidi perumahan (KPR) bernilai kurang dari 50 juta rupee. Dia menambahkan bahwa, untuk mengantisipasi peningkatan reorganisasi, pihaknya telah menerapkan persyaratan reorganisasi sesuai dengan standar Administrasi Layanan Keuangan (OJK).

Baca: Melalui metode pengiriman Mudik Facebook, ketika berjanji untuk membayar 500.000 rupee untuk mencapai Jawa Tengah

Baca: 12.822 calon jamaah haji membayar biaya khusus tahap pertama Bipih, dan pada 12 Mei 2020 Membayar periode kedua hingga tanggal 20-an, untuk memfasilitasi pengajuan restrukturisasi pelanggan, ia menggunakan portal online. Bank BTN akan menghubungi pelanggan melalui portal di masa depan. Ingat, 5.000 pelanggan menyarankan restrukturisasi melalui portal.

“Ketika portal diluncurkan, menurut catatan, dalam waktu dua minggu, 5.000 pelanggan mengajukan reorganisasi. Namun, pelanggan dengan jumlah hipotek kurang dari 50 juta rupee akan direstrukturisasi dalam bentuk pokok. Dan bunga tertunda, “katanya saat sidang DPR di Komite Keenam, Kamis (30/4).

Pahala mengatakan bahwa format yang paling banyak disampaikan terkait dengan pokok dan bunga. Namun demikian, ia menekankan bahwa partai telah bekerja keras untuk meningkatkan cadangan likuiditas sejauh ini.

“Format yang disampaikan oleh sebagian besar pelanggan terkait dengan keterlambatan pokok dan bunga. Oleh karena itu, Bank BTN berusaha meningkatkan cadangan likuiditasnya, karena keterlambatan menunjukkan bahwa arus kas masuk tidak termasuk. Oleh karena itu, Bank BTN juga Mintalah dukungan politik untuk subsidi KPR dan MBR, “pungkasnya.

Pahala menekankan bahwa pengurangan KPR subsidi disebabkan di Jabodetabek, tetapi tidak berdampak pada daerah lain. — KONTAN, berjudul: National Savings Bank (BBTN) menunjukkan bahwa 5000 pelanggan mengajukan restrukturisasi hipotek