JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan akan mengevaluasi beberapa peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Joko Widodo akan digelar di Istana Kepresidenan pada Rabu (23/12 )/2020.

Doni Ismanto, Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan pihaknya belum jelas regulasi mana yang akan dievaluasi oleh menteri. -Lihat juga: Tri Rismaharini menjadi Mensos, Khofifah menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai Plt Walikota Surabaya

“Soal regulasi, dia sekarang dalam tahap belanja dan belum ikut teknis. Kemarin, Kamis (24/12/2020) Saat dihubungi Kompas.com, Doni mengatakan bahwa dirinya menjadi pembicara di Eselon I.

Doni mengatakan akan menyerap ion stakeholder yang terhirup dan melakukan inspeksi di tempat. Juga: Sakti Wahyu Treng Gono melepas posisinya sebagai Komandan PT Agrinas dan Menteri KKIP-Trenggono sempat berbicara, namun langsung bertemu dengan nelayan untuk menyelesaikan pengaduannya .- “Setelah itu, (baru)) Kami cari solusinya. Duny mengatakan, karena konsep yang dibicarakannya merupakan pekerjaan regulator, tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat bagi pelaku usaha dan mengawasi pelaksanaan regulasi di lapangan. angkatan laut. Kementerian Perdagangan dan Perikanan berharap dapat memprioritaskan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian laut.

“Tentunya, selain meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, potensi laut juga harus kita manfaatkan untuk negara.” Menteri Trenggono mengatakan salah satu regulasi yang akan dievaluasi adalah ekspor benih lobster. — Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 mengatur tentang peraturan ekspor benih ikan tersebut, yang menyangkut pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di bidang perikanan. Wilayah administratif Republik Indonesia.

Dingeno kemudian mengungkapkan kecintaannya pada pembangunan berkelanjutan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Susi Pudjiastuti) mengeluarkan peraturan yang melarang ekspor udang nilon ini.

Namun Wakil Menteri Edhy Prabowo kembali mengesahkan ekspor benih ikan dengan alasan kelestarian legalisasi. Mengandalkan kesejahteraan nelayan, mereka mengandalkan mata pencaharian mereka untuk mencari burayak.

“Masalah benur akan kita evaluasi karena saya suka kelestarian lingkungan. Kalau lingkungan rusak, generasi penerus tidak akan mendapat manfaat darinya. Nah, ini yang akan kita evaluasi,” Trenggono, Rabu (12/9). 22/2020).

Judul artikel ini dimuat di Kompas.com. Mengenai evaluasi jangka waktu, Menteri KP Trenggono akan menyerap calon pihak “