TRIBUNNEWS.COM-Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) DKI Jakarta kembali membahas larangan minuman beralkohol dan mengumumkan daftar bakal calon pada Selasa (10/11/2020). -Ponsor RUU larangan minuman beralkohol terdiri dari 21 anggota Partai Progresif Demokratik. Ini adalah 18 orang dari Fraksi PPP, dua dari Fraksi PKS, dan satu dari Fraksi Gerindra.

Salah satu pengusul, Illiza Sa’aduddin Djamal, anggota DPR dari Fraksi PPP, mengatakan larangan minuman itu untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.

Harap Baca Juga: Pemuda Ini Ditemukan Di Jalan Dengan Mulut Berbusa dan Bau Alkohol-Baca Juga: 3 Anak Terlantar Menangis di Pasar Pagi Asemka, Dipaksa Mencuri, Mengemis, dan Minum- — Menurut Dia, persoalan minuman beralkohol tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Undang-undang tersebut saat ini masuk dalam UU Pidana, dan tindak pidana tersebut dinilai terlalu umum.

Pada saat yang sama, disebutkan bahwa “Hukum Larangan Minuman Beralkohol” adalah konstitusi dan hukum agama, di mana setiap orang memiliki hak untuk hidup. Dalam kemakmuran. Saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11/2020), Illiza mengatakan: “Kenyataannya pembahasan RUU Minuman Beralkohol harus dilanjutkan dan diwariskan untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang.” – Menurut draf yang diterima wartawan, Larangan RUU Minuman Beralkohol terdiri dari 7 pasal dan 24 pasal. -Disebutkan secara jelas bahwa tujuan rancangan undang-undang tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol, menegakkan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan meminum minuman beralkohol, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol. -Dalam Pasal 4 (1) Bab 2 klasifikasi yang relevan, beberapa jenis minuman beralkohol disebut Kelompok A (dengan kadar etanol kurang dari 5%) dan Kelompok B (Kada dengan kadar etanol 5% sampai 20% ). Antara) dan kelompok C (kadar etanol antara 5% dan 20%), kadar etanol antara 20% dan 55%). Selain itu, Pasal 4 (2) juga melarang penggunaan minuman beralkohol tradisional, campuran atau campuran.

Selain itu, di Bab 3, siapa pun dilarang memproduksi, mengimpor, atau menyimpan wine. Penjualan, peredaran dan / atau penjualan minuman beralkohol di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).