Reporter Jakarta Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-UU Cipta Kerja dinilai menegaskan kembali kewajiban sertifikat halal untuk semua produk (terutama makanan, minuman, dan obat-obatan yang dijual di Indonesia). Pengusaha -NU dan wakil presiden profesional Lukman Edy mengatakan bahwa persyaratan sertifikasi halal akan menguntungkan konsumen muslim dan mengharuskan pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan. -Lukeman mengatakan dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (15/10/2020): “Oleh karena itu penyediaan bahan, cara pengolahan, pengemasan dan tampilan produk akan selalu mengikuti ketentuan standardisasi halal.” Sangat penting bagi usaha kecil dan menengah khususnya yang bergerak di bidang kesehatan dan pangan untuk membawa nilai tambah dan daya saing. Dilanjutkan Lukman.

Penilaian Lukman Selama ini perhatian peserta komersial terhadap sertifikasi halal masih sebatas peserta komersial besar.

Baca juga: Ajakan Tengku Zulkarnain agar penciptaan lapangan kerja legal bisa mengurangi halal Bersertifikat MUI

Selama ini, karena mahalnya biaya dan sulitnya memperoleh sertifikat, para peserta UKM tidak menganggap sertifikasi halal sebagai muatan utama.

Namun, Lukeman mengatakan, undang-undang itu tentang penciptaan lapangan kerja. Bisa mempermudah.Pelaku UMKM perlu memiliki sertifikat halal, serta proses pelayanan yang semakin singkat dan cepat.

Baca juga: Perusahaan Penggabungan Bank Syariah, BNI Islamic Organization Ungkap Potensi Industri 30 Triliun Rupiah

“Umat Islam akan tenang jika sektor informal dan UMKM membantu pemerintah memberikan sertifikasi halal.

Selain itu, Lukeman juga menyampaikan bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan, pemerintah telah memperluas perizinan proses sertifikasi produk halal menjadi peraturan berbagai lembaga yang ditunjuk sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH).

Dari perguruan tinggi hingga Yayasan, organisasi kemasyarakatan dan perkumpulan Islam yang berbadan hukum. Lukeman mengatakan akan berpartisipasi dalam berbagai sumber daya, berpartisipasi dalam pembentukan lembaga penguji halal, auditor halal, dan berpartisipasi dalam “lembaga penjaminan produk halal”, sekaligus mendorong dan membina UMKM.